JAKARTA, MENARA62.COM – PGRI bekerja sama dengan Education International gencarkan kampanye Go Public Fund Education. Gerakan ini ditujukan untuk mendorong pemerintah di seluruh negara agar mengalokasikan dana pendidikan yang memadai untuk pendidikan yang berkualitas. Pemerintah dan pemerintah daerah didorong untuk berinvestasi dalam pendidikan, pemenuhan kebutuhan guru, dan peningkatan profesionalisme guru, sebagai bentuk investasi masa depan untuk kemajuan bangsa.
Dalam seminar internasional bertajuk Pendidikan Bermutu: Pemenuhan Guru Profesional & Sejahtera yang digelar di Gedung Guru (PGRI) Jakarta Pusat, Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah mengatakan pemerintah sudah seharusnya memperhatikan kualitas dan kesejahteraan guru.
“Pemerintah harus memberikan lingkungan kerja yang memadai untuk guru, memberikan pelatihan yang cukup sesuai kebutuhan, mengurangi berbagai beban tugas administrasi, dan memberikan gaji serta tunjangan yang memadai, dan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang luas, guru yang berkualitas dan profesional, dan pendidikan yang inklusif dan merata,” ujar Prof Unifah.
Menurutnya setiap siswa berhak memiliki guru yang berkualitas dengan didukung oleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini sejalan dengan sasaran pembangunan yang berkelanjutan “SDG 4 Goal” yaitu pendidikan yang bermutu melalui pemenuhan pendidikan yang inklusif dan merata. Selain itu, UN high panel merekomendasikan bahwa investasi terhadap guru dan pendidik dianggap sebagai strategi yang paling efektif dan kuat dalam membangun pendidikan.
Sayangnya, kondisi seperti itu belum dicapai sepenuhnya oleh dunia. Masih banyak negara yang belum memberikan perhatian yang baik pada persoalan kesejahteraan dan kualitas guru,” tegas Prof Unifah.
Ia bersyukur bahwa pemerintah Indonesia sudah mulai memberikan perhatian lebih baik kepada para guru. Dengan pengangkatan 450 ribu guru honorer menjadi ASN PPPK, dan menargetkan sejuta guru PPPK, menjadi langkah yang perlu diapresiasi oleh para guru di Indonesia.
Lebih lanjut Prof Unifah mengatakan PGRI sebagai satu-satunya anggota Education International dari Indonesia, bersama 198 negara yang tergabung dalam anggota Education International turut serta dalam gerakan kampanye “Go Public Fund Education” yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan salah satunya adalah Seminar Internasional tentang “Go Public Fund Education”. Seminar internasional yang melibatkan lebih dari 2000 guru baik secara daring maupun luring tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, dan melakukan dialog sosial guna mendorong komitmen pemerintah dalam membiayai pendidikan yang berkualitas dan inklusif dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan undang-undang yang berlaku.
PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan ketenagakerjaan selama ini aktif turut andil dalam mewujudkan tercapainya SDG Goal 4: Pendidikan berkualitas di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan pemerintah dengan mengawal pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen untuk biaya pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurut Prof Unifah, dalam menghadapi tantangan pendidikan yang kompleks, PGRI memandang pentingnya alokasi dana yang memadai untuk mendukung biaya pendidikan bermutu, termasuk pembangunan infrastruktur, kepastian status guru, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemenuhan kebutuhan pendidikan lainnya. Melalui gerakan ini, PGRI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak guru dan siswa, serta memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Dukung Program Go Public Fund Education
Bekerja sama dengan Education International, PGRI akan melaksanakan rangkaian program “Go Public Fund Education” melalui kegiatan diantaranya Seminar Internasional tentang “Go Public Fund Education” campaign: Pemenuhan Kebutuhan Guru, Kepastian Status Guru, Peningkatan Kesejahteraan Guru, dan pemenuhan hak siswa memperoleh kesempatan belajar yang merata dan bermutu, pada tanggal 25 April 2024 di Gedung Guru PGRI, Jakarta. Seminar dengan keynote speaker Dr David Edwards, Sekretaris Jendral Education International tersebut menghadirkan narasumber Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si (Anggota UN High Level Panel in Teaching Profession), Direktur Jenderal Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi, Iwan Syahril, Ph.D, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bapenas, Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D, Mr Anand Singh, Regional Director Education International Asia Pacific dan Mr Angelo Gavrielatos, Campaign Manager of Go Public Fund Education.
PGRI juga melakukan Courtesy Call bersama Menteri Keuangan mengenai Anggaran Pendidikan dalam rangka Pemenuhan SDG’s Goal No. 4, menggelar pelatihan Advokasi dan Kampanye untuk pengurus PGRI se Jabodetabek, Webinar Nasional: Penghargaan terhadap Profesi Guru dengan Mengatasi Kekurangan Guru di Indonesia dan PB PGRI Podcast: Perjuangan PGRI dan Manfaat Menjadi Anggota PGRI yang akan ditayangkan melalui zoom dan live streaming channel Youtube Pengurus Besar PGRI Official.
Prof Unifah memastikan bahwa PGRI akan terus berkomitmen untuk turut memperjuangkan terwujudnya SDG’s 4 goal: Pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan mewujudkan terlaksananya rekomendasi UN High panel meeting for teaching profession dengan melakukan dialog-dialog sosial dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait.
“Kami mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat untuk bergabung dalam kampanye ini dan berkomitmen untuk mendukung pemenuhan 20 persen dana pendidikan untuk biaya pendidikan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa,” tandas Prof Unifah.
Sementara itu, Dr David Edwards mengatakan kampanye Go Public Fund Education merupakan hal penting yang harus dilakukan di tengah krisis pendanaan pendidikan yang dialami hampir seluruh bagian dunia. “Seluruh dunia saat ini menghadapi kekurangan guru sekitar 44 juta dan sekitar 4 juta di Asia,” ujar David.
Jika negara tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk pendidikan, maka lanjut David, dunia akan menghadapi masalah yang sangat besar dalam hal alokasi guru yang professional dan lingkungan belajar yang memadai. “Setiap siswa memiliki hak utk dididik oleh pendidik yang didukung dengan gaji yang baik, penghargaan atau kesejahteraan yang baik,” tukasnya.
