BATAM — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., secara resmi membuka Kick Off Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak Awal Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring nasional, Rabu (11/02/2026). Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Bantuan (Rumkitban) Batam.
Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Hadir di antaranya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Rohina, M.Si., Wakil Kepala Rumkitban Batam Lettu Karisa, Pimpinan Cabang IBI Kota Batam Husna Z, perwakilan IDI Cabang Batam, perangkat daerah, serta masyarakat setempat. Selain mengikuti pertemuan daring nasional, Rumkitban Batam juga tetap memberikan pelayanan KB langsung kepada para akseptor.
Program tahun ini mengusung tema Pelayanan Kontrasepsi untuk Penggarapan Unmet Need KB di Wilayah Prioritas (PANTAU KB). Fokus utamanya adalah menekan kesenjangan layanan KB antarwilayah melalui peningkatan partisipasi KB modern serta menurunkan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, terutama di daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.
Menteri Wihaji menekankan pentingnya mendahulukan wilayah dengan akses terbatas dalam pelaksanaan program. “Pelayanan KB harus hadir lebih dulu di daerah dengan keterbatasan akses, agar keluarga memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang setara,” ujar Menteri.
Dalam sesi dialog interaktif, Menteri berdiskusi dengan perwakilan dari empat daerah terpilih, yakni Kabupaten Sarmi (Papua), Kabupaten Muna Barat (Sulawesi Tenggara), wilayah perkotaan di Jawa Tengah, serta Kabupaten Aceh Timur (Aceh). Diskusi tersebut membahas berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kontrasepsi hingga strategi menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan daerah terdampak bencana.
Di Provinsi Kepulauan Riau, implementasi PANTAU KB difokuskan pada tiga daerah prioritas: Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Sasaran utamanya meliputi Peserta KB Baru (PB) dengan seluruh metode kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan, pascakeguguran, serta PUS yang kebutuhan ber-KB-nya belum terpenuhi.
Sementara itu, pelayanan serentak juga dilaksanakan di Tanjungpinang, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Di wilayah tersebut, layanan mencakup KB ulangan, ganti metode, serta peserta baru termasuk KB pascapersalinan. Secara keseluruhan, jumlah sasaran pelayanan KB di Provinsi Kepulauan Riau dalam momentum ini mencapai lebih dari delapan ribu akseptor.
Rohina menyampaikan bahwa seluruh capaian pelayanan akan dicatat dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Kemendukbangga/BKKBN hingga 20 Februari 2026.
“Melalui pelayanan KB serentak ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses layanan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas sebagai bagian dari pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045” tambahnya.
