JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem diminta untuk segera mengeluarkan bule print (peta jalan) pembangunan pendidikan. Dengan peta jalan yang jelas, maka arah pembangunan pendidikan menjadi mudah diikuti baik oleh Dinas Pendidikan di daerah, maupun guru dan sekolah.
“Januari lalu Mas Menteri janji mau mengeluarkan blue print pembangunan pendidikan. Tetapi nyatanya sampai sekarang belum ada,” kata Pemerhati pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji kepada media menanggapi peluncuran Merdeka Belajar Episode 4 berupa Program Organisasi Penggerak, Selasa (10/3/2020).
Menurutnya tanpa peta jalan yang jelas, maka program-program yang diluncurkan termasuk kebijakan Merdeka Belajar menjadi tidak focus dan tidak terarah. Situasi seperti ini jelas membingungkan orang-orang yang berada dalam komunitas pendidikan terutama guru dan kepala sekolah.
Indra menilai 4 paket Merdeka Belajar yang telah digulirkan Menteri Nadiem tidak saling terintegrasi. Seolah ke-4 program tersebut saling terpisah dan tidak saling mendukung.
“Kalau sepotong-sepotong begini, jelas membingungkan. Kelihatan tidak focus dan saya khawatir tidak berdampak apa-apa. Karena itu sebaiknya sebelum paket-paket Merdeka Belajar digulirkan, blue print pembangunan pendidikan segera disusun lebih dahulu,” tambah Indra.
Merdeka Belajar episode I digulirkan pada Desember 2019 yakni mengenai kemudahan penyusunan kemudahan Rencana Pelaksanaan Pelajaran, otonomi sekolah Ujian Sekolah Berstandar Nasional, perubahan format UN, dan perubahan penerimaan siswa baru jalur prestasi menjadi 30 persen.
Kemudian Merdeka Belajar episode II mengenai perubahan di perguruan tinggi yakni magang hingga tiga semester, kemudahan PTN menjadi PTNBH, reakreditasi otomatis, dan kemudahan membuka program studi baru.
Sedangkan Merdeka Belajar episode III mengenai perubahan format Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung disalurkan ke rekening sekolah. Sementara, Merdeka Belajar episode IV mengenai program Organisasi Penggerak yang bertujuan meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.
Indra mengingatkan agar Menteri Nadiem konsisten dengan janjinya untuk membuat blue print pembangunan pendidikan. Pembuatan blue print pembangunan pendidikan ini bisa melibatkan siapa saja bahkan tokoh pendidikan dari negara lain.
“Sayembarakan saja, nanti proposal yang paling bagus bisa dipilih untuk kemudian diimplementasikan,” tukas Indra.
Model penyusunan blue print pembangunan pendidikan seperti ini telah dilakukan oleh Kazan, yang mentenderkan program pelatihan guru. Pada tender tersebut proposal yang diajukan oleh Singapura dan Finlandia terpilih sebagai program terbaik dan akhirnya diterapkan di Kazan. Hasilnya kini negara tersebut maju pesat pembangunannya.
Indra khawatir tanpa perencanaan yang jelas dan tidak adanya blue print, pembangunan pendidikan tidak akan berdampak apa-apa. “Anggaran sudah keluar, program sudah dijalankan, tetapi dampak yang diinginkan yakni peningkatan kualitas SDM tidak tercapai. Kan menjadi sia-sia,” tutup Indra.
