SLEMAN, MENARA62.COM — Kedaulatan Pangan harus menjadi pikiran kolektif seluruh elit politik dan pemimpin negeri untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, tahun politik 2019 seharusnya dijadikan sebagai kesadaran politik baru agar bisa menghasilkan kebijakan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr Haedar Nashir mengemukakan hal tersebut kepada wartawan seusai Tanam Raya Padi dan Deklarasi Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam) di Dusun Mergan, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (10/9/2018). Tanam raya padi seluas satu hektare sawah milik Jatam Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Minggir.
Lebih lanjut Haedaer manandaskan mentalitas pemimpin dan elit politik adalah mentalitas instan yang ingin segalanya mudah. Selain itu, juga ada mentalitas mafia yang mementingkan impor hanya untuk keuntungan segelintir orang, tetapi merugikan hajat hidup rakyat Indonesia. “Maka kita tidak akan pernah beranjak menuju Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Pertanian, Kedaulatan Maritim dan Kedaulatan Tanah Indonesia,” tandas Haedar.
Untuk mengakhiri mentalitas tersebut harus ada pikiran kolektif pemimpin dan elit politik agar mengedepankan Kedaulatan Pangan. Haedar mengajak pemimpin dan elit politik agar kebijakan kedaulatan pangan, pertanian, maritim, dan tanah Indonesia ini jangan hanya menjadi retorika politik. Tetapi harus menjadi kebijakan aplikatif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Kalau kita mementingkan kebijakan impor, anak cucu kita tidak akan memperoleh manfaat dari kekayaan yang dimiliki bangsa ini. Maka akhiri segala bentuk pembenaran kebijakan impor yang tidak perlu. Apalagi kalau ada unsur mafianya, demi masa depan bangsa Indonesia,” tandas Haedar.
Haedar berharap para elit yang duduk di eksekutif, yudikatif dan legislatif serta seluruh instutisi pemerintahan harus memiliki political will untuk mewujudkan negara seperti yang dicita-citakan oleh pendiri negara. “Pemerintah harus bisa melindungi rakyatnya. Melindungi tidak hanya sebatas bebas campur tangan asing. Tetapi kita bisa mandiri,” katanya.
Polotik, tandas Haedar, harus menjadi pilar untuk membangun bangsa ini. Jangan menjadi alat transaksi untuk menjual kedaulatan, menggadaikan kedaulatan, bahkan mentransaksikan kedaulatan sehingga rakyat menjadi tersandra oleh keputusan politik.
