JAKARTA, MENARA62.COM — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Bachtiar Effendy mengungkapkan, keislaman dan keindonesiaan itu, bisa berjalan dengan baik, jika terdapat “akomodasi” di dalamnya. Meski dalam perjalannya akomodasi itu fluktuatif, kadang naik beberapa waktu kemudian turun.
Hal demikian disampaikan oleh Prof Bachtiar Effendy, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pengajian bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertajuk Islam dan Indonesia: Mencari Format dan Strategi Baru yang dilaksanakan di Auditorium KH. Ahmad Dahlan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (4/8/2017), seperti dilansir Muhammadiyah.or.id.
“Jika kita betul menerima pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai identitas bangsa Indonesia maka sesungguhnya tidak boleh ada gerakan maupun yang bertentangan dengan identitas kebangsaan itu,” papar Bachtiar.
Maka jika pemerintah berani mengatakan, ada suatu kelompok bertentangan dengan identitas kebangsaan, seluruh wacana tentang sekularisasi juga bertentangan. Sebab hal itu melawan prinsip utama yakni Ketuhanan yang Maha Esa.
“Marilah kita terima identitas kebangsaan kita yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45’ secara murni dan konsekuen. Tidak boleh ada tantangan dari kanan maupun kiri. Karena semangatnya akomodasi, gotong royong, maka saya kira praktik dan pemahaman kita tentang demokrasi juga harus kita sesuaikan dengan semangat tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu Yudi Latif, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP–PIP) mengatakan, tidak selamanya simbolisme keagamaan mencerminkan ketahanan spiritualitas suatu bangsa, yang diperlukan bukanlah formalisme keagamaan melainkan misi keagamaan itu bisa ditransformasikan ke dalam etika dan spiritualitas yang disebut dengan akhlak.
“Seberapa jauh visi keislaman kita bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yg saya rasa perlu dikuatkan lagi. Indonesia ini harusnya berkeadaban Islam, sebagai bangsa yang diisi oleh mayoritas beragama islam walaupun ada banyak agama lain,” terangnya.
Latif menegaskan, pengaruh satu peradaban terhadap peradaban yang lainnya justru ditentukan seberapa kuat sains dan teknologinya, meski visi spiritualitas menentukan pertahanan suatu peradaban. Maka disinilah menurut Latif persoalan pokok mengenai keislaman dan keindonesiaan.
“Kalau saja Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia punya kemampuan sains, teknologi, peradaban dan ekonomi yang kuat, seluruh konflik di dunia Islam bisa diselesaikan oleh orang Indonesia. Namun tekadang kita ini tidak realistis dalam berjuang dan sering kali tidak belajar dari sejarah bahwa imperium Islam di masa lalu pun tidak langsung membentuk pemerintahan Islam,” jelasnya.
Terakhir pria kelahiran Sukabumi ini menyampaikan, Indonesia dengan peradaban Islam merupakan ciri negara Indonesia yang majemuk. Penerapan tersebut harus dilaksanakan menyeluruh dalam setiap jiwa, bukan hanya dilisan, namun pada praktik kehidupan berbangsa.
