JAKARTA, MENARA62.COM — Kementerian Perhubungan siap menjalankan arahan-arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Visi Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (15/7/2019).
Setidaknya ada lima hal utama yang disampaikan Presiden dalam pidato Presiden Terpilih pada Ahad Malam (14/7/2019), yaitu terkait: melanjutkan pembangunan infrastruktur, penekanan pada Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudahan investasi, memperkuat Reformasi Birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Menhub mengatakan, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mengupayakan agar infrastruktur yang dibangun selalu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dan yang lebih penting lagi adalah menyambungkannya dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata, seperti yang akan kita lakukan di Bitung dan Labuan Bajo, serta di daerah-daerah lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dengan begitu infrastruktur yang dibangun, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Menhub.
Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Menhub mengatakan akan terus melanjutkan program Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah-Sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kemenhub, yaitu dengan memberikan diklat bagi masyarakat khususnya dari masyarakat kurang mampu.
“Pada tahun ini kami targetkan dapat mendiklatkan sebanyak 160 ribu orang dan kami berikan secara gratis. Melalui diklat tersebut diharapkan dapat mencetak SDM berkualitas yang memiliki keahlian dan concern akan keselamatan di bidang transportasi darat, laut dan udara,” ungkap Menhub.
Kemudian terkait dengan kemudahan investasi, Menhub terus mendorong dilakukannya efisiensi-efisensi di berbagai lini di sektor transportasi dalam upaya mendorong ekspor dan kemudahan investasi. Efisiensi dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, memangkas aturan-aturan perizinan (deregulasi peraturan), dan menerapkan manajemen perubahan agar proses perizinan semakin cepat.
“Yang saat ini sedang kami optimalkan adalah di pelabuhan Tanjung Priok yang diharapkan dapat menjadi Pelabuhan Hub Internasional Indonesia. Kami ingin mengoptimalkan operasional Tanjung Priok 24 jam penuh,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Menhub mengatakan akan terus menjalankan Reformasi Birokrasi agar Birokrassi yang ada di dalam Kementerian Perhubungan semakin sederhana, produktif, inovatif dan dapat berlari kencang mengikuti perubahan lingkungan yang begitu cepat di era perkembangan teknologi informasi.
“Kami membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang berjiwa muda, adaptif, dan tidak alergi terhadap perubahan. Tentunya akan terus kami bangun sistem birokrasi melalui delapan area perubahan yang meliputi aspek organisasi, tata laksana, peraturan perundangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset aparatur,” tuturnya.
Terakhir, Menhub menyampaikan terkait arahan Presiden soal APBN yang fokus dan tepat sasaran, bahwa pihaknya akan fokus pada program-program unggulan Kementerian Perhubungan seperti: Revitalisasi sarana dan prasarana Angkutan Jalan, pengembangan Tol Laut, pembangunan Bandara di daerah terpencil, tertinggal, terdepan dan perbatasan (3TP), pembangunan jalur KA Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta program strategis lainnya.
“Kami akan menyusun penganggaran berbasis Money Follow Program. Program yang dianggarkan tidak terlalu banyak tapi fokus pada kegiatan inti, dan bukan pada kegiatan pendukung, sehingga dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan,” kata Menhub.
“Untuk mencapai hal itu tentunya tidak mudah. Dibutuhkan kecepatan, inovasi dan mindset yang baru dalam mengelola birokrasi kita. Saya minta kepada jajaran untuk meninggalkan pola lama dan mencari cara-cara baru untuk mewujudkan Indonesia Maju, Adil dan Makmur,” tandas Menhub. (RDL)
