JAKARTA, MENARA62.COM — Kementerian Perhubungan siap menawarkan dua pelabuhan di Sulawesi untuk dikerjasamakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kedua pelabuhan yang ditawarkan tersebut yakni Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara dan pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal ini usai membuka Seminar Tingkat Tinggi “Indonesia Sebagai Poros Maritim” yang diselnggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
“Ada dua pelabuhan di Sulawesi yang akan kita tawarkan secara KPBU yaitu Pelabuhan Baubau Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Kita ingin bahwa pelabuhan-pelabuhan medium size ini tidak lagi dibiayai APBN, tapi dibiayai swasta dalam konsep konsesi. Kebutuhannya bahwa kita ingin sekali level of service di pelabuhan tersebut menjadi lebih baik,” ujar Menhub.
Menhub berharap dengan dikerjasamakan, pelabuhan tersebut akan menjadi lebih efisien sehingga barang yang keluar dapat lebih kompetitif serta dapat memberikan daya saing yang baik, khususnya di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Kemudian dana APBN yang selama ini digunakan dapat dialihkan ke pembangunan pelabuhan lain di Indonesia.
“Apabila mereka itu efisien maka barang-barang yang ada dari Sulawesi Tenggara dan Gorontalo akan lebih kompetitif keluar dari tempatnya dan tentunya bisa memberikan daya saing yang baik. Sedangkan APBN-nya dialihkan untuk membangun pelabuhan perintis yang banyak sekali di seluruh Indonesia. Artinya keseimbangan kita membangun Indonesia ini tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di kota kecil pelosok dan terpencil,” sebut Menhub.
Saat ini kedua pelabuhan di Sulawesi ini sedang dalam tahap persiapan, dan menurut Menhub sudah dapat ditawarkan pada Januari 2019.
“Sekarang sedang dalam proses persiapan. Nilai investasinya Rp500 M sampai Rp1 triliun untuk masing-masing pelabuhan,” tambah Menhub.
Lebih lanjut, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia melalui implementasi tol laut, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang menjadi program prioritas Kementerian Perhubungan. Beberapa kegiatan strategis tersebut dimulai dengan penyelesaian pembangunan pelabuhan.
Dalam rangka mendukung konektivitas, Ditjen Perhubungan Laut hingga tahun 2017 telah menyelesaikan pembangunan non komersil sebanyak 104 pelabuhan dan pada tahun 2018 sebanyak 25 pelabuhan serta pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 7 pelabuhan.
Kemudian kegiatan selanjutnya adalah penyelesaian pembangunan kapal perintis termasuk kapal kontainer dan Rede. Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan kapal perintis sebanyak 66 unit dan secara simultan akan selesai sebanyak 103 unit pada akhir tahun 2018 sehingga dapat beroperasi untuk melayani angkutan perintis pada daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan serta dukungan pada rute tol laut.
Lalu dalam rangka mendukung program Nawacita juga telah dilaksanakan penyelenggaraan trayek kapal tol laut yang terintegrasi dengan sentra logistik sehingga mampu mengurangi tingkat disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dan Wilayah Bagian Timur. Sampai dengan tahun 2018 rute kapal tol laut telah melayani 18 trayek dan akan ditingkatkan pada tahun 2019 menjadi 21 trayek.
Selain itu, pengembangan trayek tol laut nantinya akan diintegrasikan dengan angkutan DAMRI, angkutan penyeberangan maupun jembatan udara guna menjangkau pada daerah-daerah dengan akses jalan sulit seperti pada wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Kegiatan strategis lainnya adalah penerapan Inaportnet dan layanan Delivery Order (DO) Online di empat pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak dan Makassar serta satu pelabuhan kelas I yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
“Program ini merupakan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan bongkar muat di pelabuhan secara cepat, transparan, efektif dan efisien,” tutup Menhub. (RDL)
