JAKARTA, MENARA62.COM — Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Nyoman Shuida memimpin Rapat pelaksanaan program padat karya desa dan kampanye penurunan stunting, Jumat (15/12/2017) siang ini di Ruang Rapat Menko Lt.1, Gd. Kemenko PMK, Jakarta.
Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari rapat sebelumnya telah dilaksanakan minggu lalu oleh Menko PMK. Dalam rapat sebelumnya, Menko PMK Puan Maharani menegaskan, implementasi program padat karya membutuhkan dukungan dan komitmen pimpinan daerah. Ia menyakini, program padat karya mampu meningkatkan penghasilan masyarakat desa yang pada gilirannya terwujud kesejahteraan masyarakat desa, seperti dilansir situs www.kemenkopmk.go.id.
Dari hasil Rapat Tingkat Menteri sebelumnya, terdapat beberapa point di antaranya Kemenkeu akan mengkaji kemungkinan pelaksanaan penyaluran Dana Desa yang dapat dilakukan sejak Januari 2018. Kementerian/Lembaga akan memfokuskan program Padat Karya di 100 Kabupaten dan 1.000 Desa pada tahun 2018. Kabupaten ini, juga merupakan sasaran penanganan Stunting.
Ia juga berharap, daftar program/kegiatan Padat Karya di 1.000 Desa dalam 100 Kabupaten/Kota dapat segera dilengkapi oleh kementerian atau lembaga.
Sebagaimana arahan Presiden, maka TNP2K dan Bappenas agar dapat memilih lokasi 10 Kabupaten dan 100 Desa prioritas untuk Pelaksanaan pada Tahap I pada Januari 2018. Bappenas dapat mensinergikan perencanaan kegiatan Kementerian/Lembaga tahun 2018 di 100 Kabupaten/1.000 Desa Prioritas
Program padat karya desa ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendorong optimalisasi dana desa. Optimalisasi ini demi mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dengan memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal. Terutama, dengan kondisi jumlah penduduk miskin serta tingkat stunting yang tinggi.
Program
Sedangkan beberapa program kementerian untuk program padat karya ini diantaranya, fasilitas pendidikan PAUD, Pembinaan Gizi Masyarakat, Jaringan Irigasi Tersier, Embung, Penyediaan air minum dan sanitasi, Perbaikan saluran, Pembangunan bandara, dan beberapa program lainnya.
Pemerintah juga tengah serius berkomitmen untuk menangani masalah stunting, dan lebih berkonsentrasi terhadap masalah masa depan anak yang berkaitan dengan gizi. Stunting adalah kondisi tidak optimalnya pertumbuhan pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis.
Kekurangan gizi terjadi sejak bayi lahir dalam kandungan, dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit dan penurunan produktivitas. Isu-isu terkait stunting saat ini juga sedang digalakkan pemerintah, di antaranya membuat kampanye masalah stunting di media sosicl seperti youtube, Instagram dan lainnya.
“Hasil dari Rapat Menko PMK dengan beberapa menteri terkait hari ini, didapatkan hasil bahwa presiden akan mengunjungi lokasi kegiatan padat karya pada pertengahan atau akhir Januari 2018. Juga akan mengundang 10 kepala daerah untuk mensosialisasikan program padat karya, serta pengisian kegiatan program padat karya di lokasi tersebut selama-lamanya akhir Desember sudah dilaporkan,” ungkap Nyoman.
Hadir dalam rapat ini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Sigit Priohutomo; Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan, Meida Octarina; Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif, Sidqy Lego Pangesthi Suyitno; Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015, Ghafur Akbar Dharma Putra; serta beberapa perwakilan dari kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pertanian, Kominfo, Kemenhub, Kominfo, Kemenpar, Kemenkop UKM, Kemnaker, Kemensos, TNP2K, BPS, KSP, LKPP dan lainnya.
