JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya membuka peluang operasional perguruan tinggi asing di Tanah Air dengan beberapa persyaratan.
“Kami memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi asing khususnya universitas unggulan dunia untuk beroperasi di Indonesia. Jangan sampai ini dibilang model penjajahan gaya baru, bukan begitu karena intinya kolaborasi,” ujar Nasir dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (29/01).
Perguruan tinggi asing, lanjut Nasir, bisa beroperasional di Tanah Air dengan beberapa persyaratan yakni kerja sama dengan perguruan tinggi di Tanah Air, lokasinya sudah ada dan ada ketentuan program studi prioritas.
“Intinya adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi kita. Perguruan tinggi asing ini masuk ke perguruan tinggi swasta, jadi tidak diatur oleh pemerintah,” jelas dia.
Sementara untuk program studi prioritas, lanjut dia, program sains, teknologi, keinsinyuran, matematika, bisnis, teknologi, dan manajemen.
Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro itu menambahkan sudah ada beberapa perguruan tinggi yang tertarik untuk beroperasi di Indonesia seperti Universitas Cambridge, Melbourne University dan Quensland University.
“Paling tidak ada sekitar lima hingga 10 perguruan tinggi asing. Kami menargetkan bisa beroperasional pada pertengahan tahun ini.”
Dengan adanya operasional perguruan tinggi asing unggulan di Tanah Air memiliki beberapa keuntungan seperti anak Indonesia tak perlu lagi kuliah ke luar negeri untuk mendapatkan universitas yang bagus.
Nasir memberi contoh di Inggris, ada ribuan mahasiswa Indonesia yang kuliah dengan biaya sendiri setiap tahunnya. Jika ada perguruan tinggi asing yang bagus di Tanah Air, maka anak tersebut tak lagi harus kuliah ke Inggris tapi cukup di Indonesia.
Selain itu, dengan adanya perguruan tinggi asing diharapkan bisa mendatangkan mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia.
“Indonesia memiliki keuntungan karena biaya hidup baru. Jika ini terealisasi, tentu saja akan membawa dampak pada perekonomian masyarakat,” papar dia.
Direktur Jenderal Kelembagaan Kemristekdikti, Patdono Suwignjo, mengatakan saat ini angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi masih 31 persen, jadi masih ada sekitar 69 persen yang belum terisi.
“Jadi tidak masalah dengan keberadaan perguruan tinggi asing karena akan ada segmentasi khusus pada pasar kita. Ada yang tinggi, sedang dan kecil,” kata Patdono.
Patdono menambahkan perguruan tinggi negeri (PTN) tidak boleh berkolaborasi dengan perguruan tinggi asing karena khusus hanya boleh berkolaborasi dengan swasta.
“Tapi dengan keberadaan perguruan tinggi asing tersebut tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Tanah Air,” kata Patdono.
