BUKITTINGGI, MENARA62.COM– Tim Penggerak PKK memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan. Karena itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berupaya terus meningkatkan sinerginya dengan PPK terutama dalam hal mendukung program unggulan Three Ends, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan.
“Kami siap mendampingi Pemerinta Daerah dan PKK untuk membangun perempuan dan meminimalisasi kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak,” ujar Menteri Yohana saat menghadiri Jambore PKK di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin (17/04/2017).
Menteri Yohana mengatakan penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 255 juta dan merupakan negara ke-4 berpenduduk terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika. Sekitar 49,75% dari jumlah tersebut adalah perempuan.
Berdasarkan data profil perempuan Indonesia, dari jumlah tersebut 65,71% perempuan berada pada usia produktif 15–65 tahun tetapi belum berperan optimal karena kualitas hidup dan tingkat pendidikan yang rendah. Itu adalah permasalahan yang nyata bagi kaum perempuan.
“Kita harus memastikan bahwa perempuan memperoleh kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan,” lanjutnya.
Yohana menjelaskan sosialisasi dan advokasi terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat penting dilakukan mengingat berdasarkan Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 menunjukkan bahwa 1 dari setiap 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual, 1 dari setiap 4 perempuan yang pernah atau sedang menikah pernah mengalami kekerasan berbasis ekonomi dan 1 dari 5 perempuan yang pernah atau sedang menikah mengalami kekerasan psikis. Hal ini tentu juga berpengaruh terhadap psikologis anak dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan.
“Ketika saya melakukan kunjungan ke negara lain, salah satunya Abu Dhabi, saya melihat bahwa pelaku kekerasan memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah daerah memperhatikan dan meningkatkan ketahanan keluarga karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk memutuskan mata rantai kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak,” tambah Menteri Yohana.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi, Yessi Endriani mengatakan pihaknya telah melakukan MoU dengan Kementerian Agama Bukittinggi untuk melakukan sosialisasi dan himbauan kepada para pasangan muda terkait pernikahan agar terhindar dari KDRT. Sebelum mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Bukittinggi pada hari ini, Menteri Yohana mengunjungi SDN 02 Percontohan Bukittinggi. Sekolah ini menjadi percontohan bagi pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bukittingi.
