JAKARTA, MENARA62.COM– Pemerintah terus berusaha mencari solusi untuk mengendalikan defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk menyisihkan sebagian dari APBD guna membantu BPJS Kesehatan.
“Prinsip gotong royong kita kedepankan untuk sama-sama mengendalikan defisit anggaran BPJS Kesehatan,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani usai memimpin Rakor tingkat Menteri, Rabu (21/6).
Diakui beberapa opsi memang sedang disusun oleh pemerintah. Tetapi opsi yang segera dilakukan adalah bergotong-royong dengan Pemda dalam hal penyediaan anggaran kesehatan.
Dengan jumlah 34 propinsi dan 551 kabupaten/kota, menurut Puan, sangat dimungkinkan untuk bersama-sama’iuran’ membantu BPJS Kesehatan. Tentunya dengan mekanisme yang dibenarkan oleh peraturan perundangan.
Puan menegaskan untuk membantu BPJS Kesehatan, daerah bisa saja mengalokasikan 10 persen dari total anggaran kesehatan yang dimiliki.
Opsi lain untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan adalah menaikkan premi JKN-KIS. Tetapi opsi ini masih belum disepakati. Besaran premi untuk para penerima bantuan iur (PBI), peserta dari kelompok pekerja dan peserta mandiri masih tetap sama.
“Belum kita putuskan apakah akan ada kenaikan premi atau tidak. Kita lihat sampai habis Lebaran, jika mekanisme APBD bisa menyelesaikan masalah, tentu opsi menaikkan premi tidak kita ambil. Sementara kita optimalkan opsi yang ada dulu,” lanjut Puan.
Puan berpesan meski BPJS Kesehatan terus mengalami ancaman defisit, pelayanan kepada peserta tidak boleh menurun.
