BOGOR, MENARA62.COM– Kebutuhan peta skala 1:5000 meningkat tajam seiring banyaknya kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola wilayah. Peta skala besar tersebut diantaranya untuk mendukung rencana detail tata ruang kota, tata ruang desa, reforma agraria dan lainnya.
“Permintaan peta skala 1:5000 sangat cepat, hampir semua daerah kini membutuhkan. Tetapi baru 1 persen daerah yang memilikinya,” jelas Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin di sela launching Peringatan Hari Informasi Geospasial (HIG) 2017, Jumat (8/9).
Untuk memenuhi permintaan skala 1:5000 tersebut tentu BIG tidak bisa melakukan sendiri, mengingat biayanya memang cukup mahal. Karena itu disarankan selain dari APBN, penyusunan peta skala 1:5000 perlu melibatkan swasta dan pemerintah daerah serta pihak ketiga.
“Kalau dari BIG sendiri tidak bisa cepat, sehingga perlu terobosan agar kebutuhan peta 1:5000 bisa segera terpenuhi,” tambahnya.
Salah satu solusi yang kini dilakukan oleh BIG adalah penggunaan citra satelit resolusi sangat tinggi yang pengadaannya dilakukan oleh LAPAN. Dengan satelit ini, maka penyusunan peta skala 1:5000 bisa dipercepat.
Meski yang membuat peta skala 1:5000 adalah LAPAN melalui bantuan satelit resolusi sangat tinggi, tetapi yang menegakkan secara geometrik tetap BIG. Sehingga ada standar yang sama dalam penyusunan skala.
BIG lanjut Hasanuddin akan fokus pada bagaimana mendorong agar produk-produk informasi geospasial termanfaatkan dengan baik. Sebab jika produksi informasi geospasial tidak bisa dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan maka tentu akan menjadi pekerjaan yang percuma.
“Untuk menuju ke arah sana, makanya kita sekarang harus mandiri baik secara teknis, sumber daya, peraturan perundangan, kelembagaan maupun standarnya,” tegas Hasanuddin.
Jika nantinya kita sudah berhasil menyusun produk peta dengan sempurna baik skala kecil maupun besar, lalu dipublikasikan melalui portal geometrik, maka sesungguhnya kita tidak perlu lagi peta google. Karena peta yang disusun BIG tentu lebih sempurna, lebih detail dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita.
Terkait kebijakan satu peta yang digagas Presiden Jokowi, Hasanuddin mengatakan baru Pulau Kalimantan yang telah selesai pengerjaan penyusunan peta secara detail. Tahun ini merambah ke Sumatera, Sulawesi, NTT dan NTB. Kemudian tahun depan menyelesaikan Papua, Jawa-Bali dan updating peta.
Dengan kebijakan satu peta ini diharapkan persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan, perizinan dan lainnya bisa dihindari.
