JAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo menegaskan penjajahan tidak selalu datang dari kekuatan asing, tetapi juga dapat terjadi melalui relasi kuasa yang timpang di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Pontjo Sutowo dalam paparan berjudul “Penjajahan oleh Bangsa Sendiri: Relevansi Pemikiran Bung Karno bagi Indonesia Hari Ini” yang disampaikan pada acara Buka Puasa Bersama Aliansi Kebangsaan yang digelar Rabu (11/3/2025).
Melalui paparannya, Pontjo mencoba menyoroti relevansi pemikiran Presiden Soekarno (Bung Karno) mengenai konsep penjajahan dalam konteks Indonesia saat ini. “Dalam pemikiran Bung Karno, kolonialisme tidak hanya dimaknai sebagai dominasi bangsa asing, melainkan juga sebagai struktur penindasan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia serta hilangnya martabat rakyat,” ujar Pontjo.
Ia menegaskan bahwa revolusi Indonesia belum sepenuhnya selesai. Meski Indonesia telah meraih kemerdekaan politik sejak 1945, tantangan berupa ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan.
Dalam paparannya, Pontjo juga menyebutkan lima bentuk penjajahan internal yang masih dihadapi Indonesia saat ini, yaitu ketimpangan sosial-ekonomi, korupsi sistemik, feodalisme modern, ketergantungan ekonomi global, serta penjajahan opini di era digital.
Menurutnya, ketimpangan sosial-ekonomi terlihat dari konsentrasi kekayaan pada segelintir elite serta akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata. Sementara itu, korupsi dinilai sebagai bentuk “imperialisme domestik” karena merampas hak rakyat dan memperpanjang kemiskinan.
Pontjo juga menyoroti fenomena feodalisme modern yang tercermin dalam budaya birokrasi yang ingin dilayani, praktik politik uang, serta kultus individu dalam politik.
Selain itu, ia menilai ketergantungan ekonomi pada impor dan dominasi perusahaan multinasional dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru berupa manipulasi opini publik melalui algoritma, hoaks, dan polarisasi masyarakat.
Sebagai solusi, Pontjo menekankan pentingnya membangun nasionalisme sejati yang berpihak kepada rakyat dan berani melawan ketidakadilan. Ia juga menegaskan bahwa negara harus berfungsi sebagai alat pembebasan rakyat dengan melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan masyarakat.
“Sebagai Alat Pembebasan menurut Bung Karno, negara harus melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, menyejahterakan rakyat. Jika tidak, maka negara berubah menjadi penjajah baru,” lanjutnya.
Untuk mewujudkannya, ia mengusulkan beberapa langkah atau jalan pembebasan. Langkah pertama adalah revolusi mental. Hal ini penting dilakukan untuk menghapus mentalitas inlander, menumbuhkan keberanian berpikir kritis dan membangun etos berdikari.
Kedua, demokrasi substantif, untuk mewujudkan demokrasi yang membebaskan, bukan procedural, mengurangi dominasi modal dalam politik dan memperkuat partisipasi rakyat.
Langkah ketiga adalah ekonomi berdikari yakni penguatan industri nasional, kedaulatan pangan & energi serta pengelolaan SDA untuk rakyat.
Lalu keempat adalah persatuan nasional guna mengatasi polarisasi, membangun ruang publik yang sehat dan persatuan sebagai syarat melawan penjajahan internal.
Kesimpulannya, Pontjo menekankan bahwa penjajahan internal menjadi tantangan utama Indonesia hari ini. Melalui kerangka analitis yang relevan pemikiran Bung Karno maka revolusi Indonesia harus dilanjutkan dalam bentuk keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, pembebasan mental dan demokrasi yang memerdekakan.
