JAKARTA, MENARA62.COM – Rangkaian acara Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023 secara resmi telah selesai. Musyawarah akbar di bidang kebudayaan ini telah dilaksanakan pada 23 s.d. 27 Oktober 2023 di kompleks Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
KKI 2023 sukses terlaksana sebagai ruang berkumpul bagi para pemangku kepentingan untuk berdialog menyampaikan pendapat agar pembangunan kebudayaan Indonesia lebih terarah, berdampak, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Melalui kongres ini, telah dihasilkan setidaknya sepuluh gagasan penting dalam pemajuan kebudayaan Indonesia.
Adapun sepuluh gagasan tersebut yaitu (1) menegaskan kebudayaan sebagai daya utama dalam mewujudkan transformasi ke-Indonesiaan, (2) periode 2024-2029 merupakan babak krusial dalam pemajuan kebudayaan, (3) kebebasan berekspresi yang aman dan nyaman, (4) pendidikan yang berkebudayaan merupakan “sekolah kehidupan,” (5) transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan, (6) perekatan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif, (7) teknologi digital untuk mengolah dataraya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indeks Kebudayaan, Program Indonesiana, dan berbagai hasil panen budaya masyarakat, (8) masyarakat adat dan lokal lainnya merupakan subjek yang berdaulat atas kebudayaannya, (9) Indonesia memerlukan suatu badan amanat pemajuan kebudayaan, dan (10) model APBN/D diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan.
“Terbukti bahwa KKI 2023 ini telah membuat keluaran rekomendasi yang membumi, menukik, dan memberi harapan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mampu mengemban tanggung jawab sebagai bangsa adidaya budaya,” ucap Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, dalam sambutannya di Jakarta pada Jumat (27/10).
Butir-butir gagasan dalam kongres ini disusun sebagai Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029, yang akan menjadi blueprint untuk kebijakan kebudayaan nasional Indonesia selama lima tahun mendatang.
Lebih lanjut Suharti menyampaikan bahwa Kemendikbudristek sebagai perwakilan pemerintah mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tim perumus, budayawan, seniman, serta para ahli dari berbagai bidang yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam KKI 2023.
“Upaya pemajuan kebudayaan kita selama ini telah membuktikan bahwa kebudayaan bukan hanya sebatas warisan, namun juga kekuatan untuk mendorong kreativitas dan pembangunan berkelanjutan,” kata Suharti.
Sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah tonggak awal transformasi dan awal dari komitmen bersama untuk mewujudkan kebudayaan yang berkelanjutan, Suharti mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menjadikan rumusan KKI 2023 ini sebagai pijakan utama untuk melangkah ke depan, melakukan aksi nyata untuk kebudayaan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan, “selanjutnya kita perlu memastikan kesiapan untuk mengkomunikasikan dan menggelorakan hasil kongres ini ke berbagai daerah di Indonesia.”
Pelaksanaan KKI 2023 mendapat perhatian dan antusiasme yang sangat besar dari masyarakat. Hingga hari penutupan, tercatat sebanyak 2663 peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam perhelatan ini. Mereka datang dari berbagai wilayah Indonesia dengan beragam latar belakang, baik lintas bidang maupun lintas generasi.
Sebanyak lebih dari 50 forum diskusi telah dilaksanakan. Bahasan diskusi tersebut mencakup berbagai aspek kebudayaan, seperti inklusivitas dan kebebasan berekspresi, interaksi seniman dengan buku, kebudayaan dan pendidikan, pemberdayaan desa, kebudayaan dan teknologi, serta kelembagaan kebudayaan, dan masih banyak lagi. Setiap tema dan sesi diskusi ini membentangkan pendekatan yang mendalam guna mengintegrasikan perspektif dari berbagai individu untuk menghasilkan rumusan yang komprehensif dan implementatif untuk kemajuan kebudayaan Indonesia.
Hasil panen Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 bermuarakan pada urgensi terbentuknya sebuah kementerian yang secara khusus menangani kebudayaan secara terpadu, sebagai wujud hubungan dialektis antara kebudayaan, tanah air dan kebangsaan yang ditenun dalam nilai-nilai Sumpah Pemuda 1928
