JAKARTA– Kongres Wanita Indonesia (Kowani) gelorakan kembali semangat Ibu Bangsa. Konsep Ibu Bangsa yang lahir 90 tahun lalu, sudah saatnya diperbaharui dengan menyesuikan perkembangan jaman.
“Era digital, era teknologi, harus diantisipasi oleh kaum ibu. Terutama dalam hal mendidik anak-anak untuk mempersiapkan generasi mendatang yang lebih berkualitas,” kata Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto, di sela jumpa pers bertema Ibu Bangsa, Rabu (26/9). Temu media tersebut menjadi tindak lanjut pelaksanaan Temu Nasional 1000 wanita yang berlangsung di Yogyakarta pertengahan September lalu.
Menurut Giwo sejatinya semua perempuan yang sudah beranjak dewasa sudah bisa disebut sebagai Ibu Bangsa. Baik perempuan yang melahirkan anak dari rahimnya sendiri maupun yang tidak melahirkan anak.
Kedudukan sebagai Ibu Bangsa tersebut lanjut Giwo membawa konsekuensi bagi perempuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berkaitan dengan tugasnya sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai istri, dan sebagai pendidik utama generasi muda.
Giwo menyebutkan Kowani berencana akan kembali menggelorakan semangat Ibu Bangsa di semua wilayah Indonesia. Dalam waktu dekat rencananya akan dilakukan di Kota Bandung yang akan dihadiri sekitar 2000 perempuan dari berbagai kalangan.
Semangat Ibu Bangsa muncul pertama kali saat digelar Kongres Wanita ke-2 di Kota Yogyakarta pada tahun 1935. Sebagai pejuang, para perempuan Indonesia saat ini ikut terlibat dalam kegiatan persiapan kemerdekaan, termasuk saat dilakukannya Sumpah Pemuda.
“Para pendiri bangsa menyatukan kita semua, kaum perempuan dalam satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia,” tutur Giwo.
Menggelorakan semangat Ibu Bangsa tersebut sangat penting untuk memberikan semangat dan membangkitkan daya juang kaum perempuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pandu bagi generasi muda.
Temu Nasional 1000 organisasi perempuan di Yogyakarta yang dirangkai dengan General Assembly ICW berlangsung sukses.
Ada 7 resolusi yang dihasilkan dari General Assembly ICW ke-35 tersebut. Diantaranya terkait bahaya internet, perlunya hukuman yang efektif terhadap bentuk kejahatan yang menimpa perempuan, mendesak pemerintah Sub Sahara Afrika memperkuat hukum dan mencegah kekerasan terhadap perempuan migran dan lainnya.
