JAKARTA, MENARA62.COM– Krisis tenaga guru kini mengancam DKI Jakarta setelah pemerintah pusat menghentikan sementara pengangkatan guru PNS. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto memperkirakan pada 2022, DKI Jakarta tidak lagi memiliki PNS guru.
“Kalau tidak ada pengangkatan guru PNS, maka pada 2022 kita sudah tidak lagi memiliki guru PNS. Artinya guru-guru yang ada di sekolah adalah guru honorer,” kata Sopan di sela halal bi halal PGRI, Kamis (15/7).
Sopan mengatakan setiap tahunnya, ada sekitar 2000 orang guru PNS di DKI Jakarta memasuki masa pensiun. Sementara disisi lain, tidak ada penambahan guru PNS akibat moratorium pengangkatan guru PNS yang dilakukan pemerintah pusat.
Karena itu Sopan meminta agar pemerintah pusat segera mencarikan solusi terhadap kekurangan tenaga guru tersebut. Mengingat pengangkatan guru PNS masih menjadi wewenang pemerintah pusat.
DKI Jakarta diakui Sopan memiliki guru PNS 104 ribu orang, guru bantu 1.008 orang dan guru honorer sekitar 11 ribu guru. Setiap tahunnya ada sekitar 2000 guru PNS memasuki masa pensiun.
Krisis tenaga guru diakui Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi tidak hanya terjadi di DKI Jakarta. Kekurangan tenaga kerja guru terjadi secara masif hampir di seluruh daerah dan kini diisi oleh guru-guru honorer.
“Kami mendapatkan laporan dari bupati, walikota dan kepala dinas dari berbagai daerah terkait kekurangan tenaga kerja guru,” kata Unifah.
Menurutnya persoalan ini menjadi masalah serius bagi dunia pendidikan kita. Mengingat guru adalah garda terdepan keberlangsungan proses pendidikan di Indonesia.
Jika mengandalkan pada guru honorer, lanjut Unifah tentu tidak bisa. Sebab disisi lain, guru honorer memperoleh gaji atau honor yang tidak layak. Sementara beban kerja mereka sama dengan beban kerja guru PNS.
“Pemerintah pusat harus cari solusi, jangan sampai krisis tenaga kerja guru ini terus berkepanjangan. Harus ada penyelesaian,” katanya.
Ia mengakui memang ada daerah yang kelebihan tenaga kerja guru, tetapi prosentasinya sangat kecil dan itu hanya untuk level menengah atas. Sedang guru SD hampir semua daerah mengalami kondisi serupa yakni kekurangan tenaga kerja guru.
PGRI terus mendesak agar kran pengangkatan guru PNS segera dibuka kembali. Utamakan guru-guru honorer yang memang sudah mengabdi cukup lama. Jika dinilai mutunya kurang memadai, Unifah menilai pemerintah bisa memberikan pelatihan pada guru honorer sehingga mereka memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk menjadi guru PNS.
