JAKARTA, MENARA62.COM – Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen & PNF) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan edaran resmi untuk seluruh sekolah dan madrasah Muhammadiyah se-Indonesia terkait situasi politik nasional yang memanas belakangan ini.
Dalam surat bernomor 464/I.4/F/2025 tertanggal 31 Agustus 2025, Majelis Dikdasmen menegaskan pentingnya melindungi murid dari keterlibatan dalam aksi massa. “Ada larangan keras bagi murid untuk ikut serta dalam unjuk rasa, baik sebagai peserta maupun penonton,” demikian isi imbauan yang ditandatangani Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, H. Didik Suhardi, Ph.D., dan Sekretaris M. Khoirul Huda, M.Pd.
Edaran tersebut memuat enam poin utama, di antaranya perlindungan murid, penyesuaian aktivitas belajar, penguatan literasi media, keterlibatan orang tua, seruan moral Muhammadiyah, serta koordinasi tindak lanjut di tingkat wilayah dan daerah.
Sekolah diminta aktif melakukan pemetaan murid yang berisiko, menyesuaikan jam belajar jika berada di sekitar titik rawan, serta memperkuat kegiatan positif seperti kajian, doa bersama, dan tugas-tugas bertema perdamaian.
“Jihad pelajar adalah belajar, bukan ikut aksi massa anarkis,” tegas edaran itu. Majelis juga mendorong keterlibatan guru agama, ISMUBA, dan IPM dalam memberi pemahaman kepada murid tentang pentingnya dialog, musyawarah, dan menjauhi kekerasan.
Selain itu, orang tua diingatkan untuk memastikan anak pulang langsung ke rumah dan tidak terlibat kerumunan. Jika ditemukan murid terprovokasi, sekolah diminta segera melakukan pendampingan khusus dengan melibatkan orang tua.
“Dengan menciptakan suasana damai, penuh persaudaraan, dan menjunjung tinggi nilai keadaban, kita dapat mengantarkan generasi Muhammadiyah menjadi insan berakhlak mulia dan berkemajuan,” tulis edaran tersebut.
Edaran ini juga menegaskan perlunya laporan berkala dari sekolah ke PDM dan PWM terkait kondisi murid, serta monitoring cepat untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan proses belajar. (*)
