TANGERANG SELATAN, MENARA62.COM – Hampir seluruh wilayah terdampak bencana di Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kini memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Fase ini untuk memastikan bahwa seluruh layanan public termasuk layanan pendidikan bisa berjalan normal.
“Terakhir di Aceh Tamiang, status tanggap darurat berakhir pada 24 Februari dan dilanjutkan masa transisi selama tiga bulan,” kata Sekretariat Nasional SPAB, Zamzam Muzaki, pada kegiatan Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa di Tangerang Selatan, Senin (2/3
Ia menjelaskan bahwa dalam penanggulangan bencana terdapat tahapan siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat ke pemulihan. Fase ini bertujuan memastikan seluruh layanan publik, termasuk pendidikan, dapat kembali berjalan normal.
Dari sisi pendidikan, menurut Zamzam Muzaki, terdapat tiga dampak utama. Pertama, kerusakan sarana dan prasarana sekolah akibat banjir, banjir bandang, dan longsor. Banyak ruang kelas, mebel, buku, alat elektronik, serta media pembelajaran rusak atau hanyut terbawa arus. Bahkan terdapat sekolah yang hilang karena berubah menjadi aliran sungai.
Kedua, akses menuju sekolah terputus akibat jembatan rusak dan jalan longsor. Di beberapa wilayah seperti Aceh Tengah, guru terpaksa menyeberangi sungai menggunakan sling atau tambang karena jembatan belum pulih.
Ketiga, dampak sosial terhadap warga sekolah. Sejumlah guru dan siswa menjadi korban meninggal, hilang, luka-luka, atau kehilangan tempat tinggal, sehingga turut mengganggu layanan pendidikan.
“Nah pemulihan yang dimaksud adalah bagaimana layanan pendidikan itu bisa kembali berlangsung seperti sedia kala ataupun lebih baik ya. Berarti kalau kerusakan sarana prasarana, maka yang dipulihkan sarana prasarananya, artinya dibangun kembali ruang kelasnya atau ruang-ruang lainnya. Kemudian juga bisa jadi cuma diperbaiki atau harus direlokasi. Jadi relokasi ini karena lokasinya tidak bisa lagi digunakan karena berbahaya atau sudah seperti di Salareh Aie di Agam gitu ya, sudah menjadi rata dengan tanah dan jadi aliran sungai di beberapa daerah juga seperti itu, sehingga perlu direlokasi,” tegasnya.
Untuk memastikan pembelajaran tetap berlangsung, sekolah terdampak memanfaatkan fasilitas publik seperti menumpang di sekolah lain, meunasah di Aceh, asrama haji di Kota Padang, hingga puskesmas. Pemerintah juga telah mendistribusikan 168 tenda dan membangun 44 ruang kelas darurat semi permanen.
Bantuan Terus Berlanjut
Hingga saat ini, pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Bantuan tersebut mencakup penyediaan ruang kelas darurat hingga dukungan khusus bagi guru terdampak.
Salah satu bentuk bantuan yang telah disalurkan adalah penyediaan tenda sebagai ruang kelas darurat. Selain itu, pemerintah juga mendistribusikan school kit bagi siswa yang berisi perlengkapan belajar seperti seragam, alat tulis, tas, dan kebutuhan sekolah lainnya.
Untuk mendukung proses pembelajaran, sebanyak 167.000 eksemplar buku teks telah disalurkan. Meski demikian, jumlah tersebut diakui masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan tunjangan khusus bagi guru terdampak. Dari estimasi sekitar 59.000 guru penerima, sebanyak 36.000 guru telah menerima bantuan. Setiap guru mendapatkan Rp2 juta per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp6 juta per orang.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sejak akhir Desember. Tahap kedua berlangsung pada akhir Januari, sementara tahap ketiga saat ini memasuki proses verifikasi usulan baru yang masuk pada Februari. Proses pendataan di lapangan sempat mengalami kendala, terutama pada tiga minggu pertama pascabencana, akibat terbatasnya akses darat, jaringan komunikasi, serta listrik. Hal ini menyebabkan pendataan by name by address belum optimal dan masih terus diverifikasi.
Selain bantuan fisik dan finansial, pemerintah juga mengerahkan tim untuk memberikan layanan dukungan psikososial guna memulihkan kondisi warga sekolah. Bantuan tambahan dari para donatur turut disalurkan, seperti family kit bagi guru yang tinggal di pengungsian serta teacher kit untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Di tahap awal, sekolah juga menerima dana bantuan operasional yang difokuskan pada pemulihan lingkungan sekolah, termasuk pembersihan area terdampak, transportasi siswa, hingga penyediaan sarana pembelajaran. Dalam kasus di Sumatra, sebagian besar dana digunakan untuk pembersihan sekolah serta rehabilitasi mebeler yang rusak.
Pemerintah memastikan proses verifikasi dan penyaluran bantuan akan terus dilakukan agar seluruh kebutuhan pendidikan di wilayah terdampak dapat terpenuhi secara bertahap.
Kerja sama revitalisasi
Fase pemulihan juga dilakukan melalui kerja sama revitalisasi. Data terbaru mencatat sekitar 1.741 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama revitalisasi dengan total nilai mencapai Rp1,25 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp411 miliar telah dicairkan kepada sekolah untuk pelaksanaan perbaikan secara swakelola. Mayoritas sekolah mengalami kerusakan ringan dan sedang, sementara sekitar 5,6 persen mengalami rusak berat dan 1,7 persen harus direlokasi.
Selain perbaikan fisik, pemerintah menyalurkan bantuan 167.000 buku teks, school kit bagi siswa, serta tunjangan khusus bagi guru terdampak. Sebanyak 36.000 guru telah menerima bantuan sebesar Rp2 juta per bulan selama tiga bulan. Dana BOS sebesar Rp1,9 triliun juga telah dipercepat pencairannya untuk mendukung pemulihan.
Pemulihan sarana dan prasarana rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran baru pada Juni mendatang. Sementara untuk kerusakan berat dan relokasi, proses ditargetkan rampung hingga akhir tahun, dengan mempertimbangkan zonasi rawan bencana.
Selain rehabilitasi fisik, perhatian juga difokuskan pada pemulihan psikososial dan pembelajaran guna mencegah learning loss. Pemerintah bersama mitra pendidikan tengah melakukan pendampingan kurikulum, pelatihan guru, serta kampanye kembali bersekolah untuk mencegah angka putus sekolah.
Secara keseluruhan, proses pemulihan pendidikan ditargetkan berlangsung maksimal dalam satu tahun untuk prioritas sarana prasarana, dan hingga tiga tahun untuk pemulihan pembelajaran secara menyeluruh.
