JAKARTA, MENARA62.COM — Pemerintah menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan terpilih untuk melakukan kajian pendalaman (pra-masterplan) pada lokasi ibu kota nasioal (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memiliki reputasi internasional ini tugasnya membantu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Masterplan akan dilaksanakan pada awal 2020 mendatang,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Seperti diketahui, pada 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibukota Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian (Bappenas), nantinya kawasan ibu kota negara akan menempati lahan seluas 180.965 hektare.
Bambang melanjutkan, pada 2020 akan dilakukan penyiapan regulasi dan kelembagaan serta penyusunan masterplan kota dan perencanaan teknis kawasan. Sedangkan pada 2021 akan dilakukan penyediaan lahan, penyusunan Detailed Engineering Design (DED) kawasan, dan ground breaking pembangunan IKN baru.
Selanjutnya, pada periode 2022-2024 akan dilakukan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN. Dengan demikian, diharapkan pada awal 2024 proses pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru mulai dapat dilaksanakan.
Hasil Lelang Terbuka
McKinsey Indonesia, menurut Bambang, terpilih melalui mekanisme lelang terbuka yang dilaksanakan selama 58 hari kerja. Konsultan ini dipilih karena telah memenuhi sejumlah persyaratan penting termasuk keharusan untuk mengutamakan penggunaan tenaga ahli lokal (nasional) dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah baik pusat dan daerah, lembaga keuangan, maupun BUMN dan BUMD di Indonesia.
“Mereka adalah generasi muda yang tepat untuk dilibatkan dalam mewujudkan visi IKN baru, yaitu kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable,” ujar Bambang.
Lingkup pekerjaan tim kajian pendalaman ini meliputi analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan IKN, risiko pembiayaan, dan sosial ekonomi. Lalu penyusunan konsep awal masterplan dan zonasi kawasan IKN beserta kawasan penyangganya, penyusunan konsep mobilisasi investasi dan insentif relokasi, serta kelembagaan dan regulasi yang diperlukan.
Bambang mengaku telah membentuk tim koordinasi strategis persiapan rencana pemindahan IKN. Tim ini memiliki sembilan kelompok kerja serta beranggotakan wakil dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Mereka yang akan memberikan arahan, panduan dan kendali terhadap tim konsultan,” ujar Bambang.
Ia berharap, melalui kendali dari tim koordinasi, tim kajian pendalaman dapat bekerja sesuai kerangka kegiatan yang disusun oleh pemerintah. Mereka dituntut menghasilkan output berkualitas baik serta bisa terjadi transfer pengetahuan dan keahlian dari konsultan luar kepada tenaga ahli lokal Indonesia.
