JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendorong Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Dengan cara demikian maka SMK memiliki kebebasan mengelola produksi yang dihasilkan.
“Kalau berubah menjadi BLUD maka ketika memiliki hasil dari produksinya, sekolah tidak perlu menyetor ke kas negara. Tetapi hasil produksi tersebut bisa dikelola sendiri dengan pengawasan Komite Sekolah,” kata Mendikbud saat menyerahkan bantuan Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan kepada 219 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Rabu (25/4).
Turut hadir Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad, Staff Ahli Bidang Pembangunan Karakter, Arie Budhiman; Ketua Satgas Revitalisasi Vokasi, Waras Kamdi; Direktur Pembinaan SMK, M Bakhrun; dan Direktur Pembinaan Guru Dikmen, Sri Renani Pantjastuti
Selama ini, semangat SMK untuk berproduksi masih sangat rendah. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola hasil dari produksi itu sendiri.
Kondisi yang demikian, lanjut Mendikbud tentu berimbas pada SDM lulusan SMK. Maka yang terjadi kemudian adalah banyaknya lulusan SMK yang menjadi pengangguran.
Padahal, visi misi pendidikan SMK adalah menyiapkan SDM yang siap kerja. Semestinya, begitu lulus SMK, mereka sudah harus memiliki mental untuk bekerja.
Dengan menjadikan SMK sebagai BLUD, Mendikbud berharap sekolah akan terpacu untuk menghasilkan lebih banyak lagi produksi-produksi. Dengan demikian siswa menjadi lebih terlatih untuk bekerja selama menempuh pendidikan di SMK.
Mendikbud juga meminta agar kepala sekolah SMK memiliki keberanian untuk membuat terobosan-teroban, inovasi dan berbagai lompatan. Tujuannya agar revitalisasi pendidikan vokasi benar-benar sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.
“Pendidikan karakter untuk siswa SMK, saya harapkan lebih ditujukan kepada bagaimana menciptakan mental bekerja setiap siswa yang lulus SMK,” tambah Mendikbud.
Ia mengingatkan bahwa era revolusi industri 4.0 akan berimbas pada hilangnya sejumlah jenis pekerjaan dan akan muncul pula pekerjaan-pekerjaan baru yang sulit diprediksi. Disinilah SMK harus responsif terhadap segala perubahan yang ada. Kepala SMK bukan lagi jamannya memimpin sekolah dengan gaya yang biasa. Harus menggunakan gaya baru yang penuh lompatan.
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan jumlah SMK di Indonesia cukup banyak lebih dari 13.900 SMK. Setelah dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan, terjaringnya 219 SMK yang tahun ini mendapatkan bantuan Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan.
“Pemberian bantuan tersebut dilakukan sebagai wujud menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016, tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia,” kata Hamid.
Terdapat 15 jenis bantuan yang diberikan, yakni bantuan Pembinaan Pengelolaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi diberikan kepada 219 SMK, bantuan Teaching Factory diberikan kepada 105 SMK, bantuan Technopark diberikan kepada 31 SMK, bantuan Pengembangan SMK Pariwisata diberikan kepada 47 SMK, bantuan Pengembangan SMK Kelautan diberikan kepada 25 SMK, dan bantuan Pengembangan SMK Pertanian diberikan kepada 32 SMK, bantuan Pelaksanaan Pemasaran Tamatan (Job Matching) diberikan kepada 6 SMK.
Selanjutnya, bantuan Pelaksanaan Kelas Industri diberikan kepada 18 SMK, bantuan Pengembangan SMK Berbasis Industri/Keunggulan Wilayah diberikan kepada 75 SMK, bantuan Pengembangan SMK di Kawasan Industri Nasional/Kawasan Ekonomi Khusus diberikan kepada 15 SMK, bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) diberikan kepada 7 SMK, bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) diberikan kepada 147 SMK, bantuan Peralatan Praktik Kompetensi Kerja diberikan kepada 90 SMK, bantuan Pembangunan Perpustakaan diberikan kepada 7 SMK, dan bantuan Rehabilitasi Gedung SMK diberikan kepada 25 SMK.
Bantuan yang diberikan kepada SMK tersebut merupakan hasil analisa kebutuhan dari masing-masing sekolah yang diajukan melalui Aplikasi Takola. Dengan begitu diharapkan dari masing-masing sekolah yang mendapatkan bantuan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang dapat diserap pasar kerja.
Pemberian bantuan Revitalisasi SMK tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud, dan kepala sekolah penerima bantuan. Selain dilakukan penandatanganan nota kesepahaman, juga dilakukan bimbingan teknis sekolah sasaran pelaksana program Revitalisasi SMK tahun 2018 yang telah dilakukan pada hari Selasa s.d. Kamis, 24 s.d. 26 April 2018, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.
Pada program Revitalisasi SMK, Kemendikbud juga melakukan sinergi antar unit pelaksana teknis (UPT) yang terdiri dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Seameo Biotrop. Sinergi tersebut dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada 219 SMK sesuai dengan bidang keahlian yang direvitalisasi.
SMK tersebut terdiri dari 33 SMK Bidang Agribisnis dan Agroteknologi, 25 SMK Bidang Kemaritiman, 47 SMK Bidang Pariwisata, 29 SMK Bidang Seni dan Industri Kreatif, dan 85 SMK Bidang Pendukung Prioritas Pembangunan.
