JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap kehadiran Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan memberikan angin segar kepada dunia perbukuan di Tanah Air. Hal itu disampaikan Mendikbud dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Dadang Sunendar pada kegiatan penilaian buku nonteks pelajaran 2019, di Jakarta, Kamis (25/7/2019).
“Saya berharap sistem perbukuan di tanah air lebih baik dan terorganisir. Demikian juga kesepuluh pelaku perbukuan yakni penulis, penerbit, percetakan, penyadur, penerjemah, editor, pengembang buku elektronik, toko buku, ilostrator dan desainer buku dapat semakin menyemarakkan ekosistem perbukuan,” kata Mendikbud.
Menurutnya buku merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Karena itu buku-buku yang ada diharapkan merupakan buku yang bermutu.
Sebagaimana semangat UU nomor 3 tahun 2017, maka buku-buku di tanah air lanjut Mendikbud harus memiliki kriteria yang bermutu, murah, dan merata. Ketiga tujuan ini mudah diucapkan tetapi memerlukan perjuangan dan upaya yang keras untuk mewujudkannya.
“Optimisme untuk memberikan akses buku yang seluas-luasnya kepada masyarakat harus menjadi focus kita bersama,” lanjut Mendikbud.
Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Dadang Sunendar mengingatkan bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh penulis buku nonteks pelajaran yakni terkait isi buku, bahasa, penyajian dan kegrafikan. Ke-4 hal tersebut sangat penting diperhatikan agar buku-buku yang dihasilkan oleh penulis dan kemudian beredar di masyarakat merupakan buku-buku yang bermutu.
Dadang memastikan bahwa kegiatan penilaian buku nonteks pelajaran melibatkan praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi. Para penilai buku yang berjumlah 75 orang tersebut merupakan orang-orang yang berkompeten dibidangnya masing-masing.
Sepanjang tahun 2019, diakui Dadang, pihaknya telah melakukan penilaian buku nonteks pelajaran 4 periode. Jumlah buku yang dinilai total 1.765 judul buku dnegan rinician periode pertama 361 judul buku, periode kedua 246 judul buku, periode ketiga 666 judul buku dan priode ke empat 492 judul buku.
“Pada periode 4 ini kita menilai 492 judul buku yang diperuntukkan bagi PAUD, SD, SMP hingga SMA atau SMK,” jelasnya.
Ia berharap dengan adanya penyusunan buku nonteks pelajaran ini, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap buku yang bermutu dan murah.
“Apakah mungkin sebuah buku yang murah memiliki mutu? Pasti bisa. Ini sudah dibuktikan oleh banyak Negara seperti India, Korea Selatan, Finlandia dan beberapa Negara di Eropa,” kata Dadang.
Tetapi untuk mewujudkan buku bermutu, murah dan merata tentu Kemendikbud tidak bisa bekerja sendiri. Perlu melibatkan instansi lain seperti kemendagri, Kemenkeu, Kemenlu, Kemendag, Kemenhukum dan HAM serta pemerintah daerah.
