MAKASSAR, MENARA62.COM — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara intens berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menuntaskan pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi yaitu lintas Kab Barru-Pangkep pada akhir tahun 2020. Hal tersebut dikatakan Menhub saat meninjau lokasi proyek pembangunan Jalur KA di Pangkep dan Barru, Sabtu (29/2/2020).
“Kami berharap jalur KA dari Pelabuhan Garongkong (Barru) ke Tonasa (Pangkep) sepanjang 30 km bisa selesai akhir tahun ini. Setelah itu, diharapkan terkoneksi sampai Bosowa (Marros) akhir tahun depan. Setelah itu kita bisa kerjakan jalur Makassar-Parepare,” jelas Menhub.
Sebelumnya pada Jumat (28/2/2020) Menhub bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menggelar pertemuan yang mengundang seluruh stakeholders yang terlibat dalam proyek pembanguan Jalur KA Makassar-Parepare, di antaranya: Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Tinggi dan Forkompida, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Pada rapat tersebut telah dihasilkan beberapa rekomendasi untuk percepatan pembangunan jalur KA Makassar – Parepare, khususnya terkait pembebasan lahan. Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Menhub juga mengapresiasi kerjasama antara Kejaksaan Tinggi, BPN yang dinilai kompak dalam pembangunan jalur KA Makassar-Parepare.
“Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi juga dan sudah ada kontraktor yang ditunjuk juga. Selain itu, untuk pembebasan lahan sudah ada rekomendasi dari BPN dan Kejati. Tentunya ini juga perlu dukungan dari masyarakat agar proses pembebasan lahan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan apresiasinya kepada Kemenhub yang telah memberi dukungan bagi percepatan pembangunan KA jalur Makassar – Parepare yang merupakan Proyek Strategis Nasional, khususnya terkait penyelesaian pembebasan lahan.
“Ada (warga) yang setuju ada yang tidak setuju. Untuk yang tidak setuju itu kita sudah siapkan metode konsinyasi,” lanjut Nurdin.
Dirjen perkeretaapian Zulfikri yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, total anggaran pembangunan sekitar Rp2,3 triliun dengan 16 paket pekerjaan dan menggunakan skema KPBU.
“Diharapkan fase pertama dari Tonasa -Marros itu sepanjang 30 km dan ada tambahan 5 km sampai Garongkong,” jelas Zulfikri.
Pembangunan jalur dari Makassar ke Kabupaten Barru, Pangkep, dan Marros dibutuhkan luas tanah sekitar 3.321 bidang dan belum semuanya dibebaskan karena masih dalam tahap konsinyasi, pembahasan BPKP, dan sebagainya.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 telah diselesaikan pembangunan jalur KA Makassar – Parere Segmen 2 lintas Barru-Palanro sepanjang ±40 Km, serta pembangunan 5 stasiun baru yaitu: Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Barru, Stasiun Takalasi, Stasiun Mangkoso & Stasiun Palanro.
Pembangunan Proyek KA Makassar – Parepare sepanjang 144 KM (melalui Makassar-Maros – Pangkep – Barru – Parepare) ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur KA Trans Sulawesi. Selain itu pembangunan jalur KA ini, nantinya akan terintegrasi dengan Bandara Internasional Hasanuddin di Maros serta Pelabuhan Garongkong di Barru.
Pelabuhan Garongkong Direncanakan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus
Pada hari Sabtu (29/2/2020) Menhub juga meninjau Pelabuhan Garongkong di Kab. Barru yang direncanakan akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) penyangga ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Kita akan menyelesaikan jalur logistik dari Tonasa (Pangkep) ke Pelabuhan Garongkong (Barru). Jadi nanti kalau sudah selesai jalur KA Sulsel dari Pelabuhan Garongkong (Barru) mengangkut batubara ke Tonasa (Pangkep), Kemudian dari Tonasa (Pangkep) mengangkut hasil semen yang sudah jadi,” ungkap Menhub.
Untuk mendukung pembentukan KEK, maka Menhub menyarankan agar kerjasama pengelolaan Pelabuhan Garongkong, Barru dipegang oleh BUMN (Pelindo IV), BUMD, dan pihak swasta.
“Jadi untuk pengelolaan menuju KEK, saya telah minta Dirjen Perhubungan Laut untuk menyelesaikan pelabuhan Garongkong dan Dirjen Perkeretaapian untuk pembangunan kereta api Sulawesi Selatan yang juga terhubung dengan pelabuhan,” jelas Menhub.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Barru Suardi Saleh, Kejaksaan Tinggi Sulsel Firdaus Dewilmar, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong Tarudy Manalu. (AH)
