JAKARTA, MENARA62.COM– Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani terus gencar melanjutkan program pengendalian kelahiran melalui Program Kampung KB. Saat ini kampung KB sudah dibangun antara lain di Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Bali.
“Saya ingin model Program Kampung KB itu bisa menyebar luas ke seantero negeri. Sehingga kita nantinya memiliki sebanyak-banyaknya Kampung KB untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan mempersiapkan generasi baru yang lebih berkualitas” ujar Puan, Senin (18/9/2017).
Program Kampung KB yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK dilatarbelakangi oleh tingginya angka kelahiran anak di Indonesia. Idealnya, ibu-ibu usia reproduktif memiliki 2,1 anak.
Namun, lanjut Puan, saat ini posisi angka kelahiran masih bertengger di angka 2,6 anak. Terkait hal ini Puan mengingatkan bahwa angka ini sudah tidak ideal dan harus dikendalikan untuk menghindari masalah demografi dan kesejahteraan anak yang dapat terjadi.
Puan juga menyoroti bahwa fenomena pernikahan dini menjadi salah satu faktor tingginya angka kelahiran. Meski, angka pernikahan dini sudah tak terlalu besar, namun secara faktual masih terjadi.
Dalam kasus pernikahan dini tersebut, memang ada perbedaan nilai antara norma masyarakat tertentu dengan hukum positif di Indonesia, khususnya mengenai batasan usia pernikahan yang dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan anak.
“Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh KB,” ujar Puan.
Menurutnya, penundaaan usia pernikahan sampai dengan usia yang matang merupakan langkah yang bijak dan tidak sepenuhnya melanggar norma.
Secara lebih khusus, Puan juga menekankan pentingnya perencanaan kelahiran anak yang dilakukan oleh orang tua. “Kelahiran anak perlu direncanakan secara matang agar dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan sejahtera” ujar Puan. Perencanaan yang matang melalui juga dapat membantu orang tua untuk dapat lebih baik mengalokasikan sisi finansial untuk pendidikan dan kesejahteraan anak sekarang maupun nanti.
Puan juga mengingatkan agar Petugas KB yang ditugaskan di Kampung KB harus dapat mengetahui secara rinci kondisi masyarakat yang dihadapi.
“Menjadi petugas KB bukanlah hal yang mudah. Mereka harus mengetahui kondisi masyarakat dan juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik” ujar Puan.
Terakhir, Puan menekankan pentingnya ketersediaan alat-alat kontrasepsi agar pelaksanaan Program KB dapat berjalan dengan baik.
