JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta agar BPJS Kesehatan membuat survei terkait pelayanan kesehatan kepada peserta setelah 3,5 tahun beroperasi. Survei tersebut penting sebagai bahan evaluasi sehingga pemerintah memiliki acuan jelas bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Visinya harus gotong royong. Tanpa gotong royong, kita tidak dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Gotong royong ini juga harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah’’, tegas Menko PMK saat membuka Sarasehan Nasional dalam rangka HUT BPJS Kesehatan dengan tema, “Gotong royong menuju masyarakat sehat dan produktif”, Senin (17/7).
Hingga Juni 2017, jumlah penduduk yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan mencapai 178 juta jiwa atau sekitar 70 persen penduduk Indonesia.
BPJS Kesehatan lanjut Puan, merupakan wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan agar negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai Badan Hukum Publik, sesuai Undang-Undang. BPJS Kesehatan menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan.
Saat ini, Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai penguatan kebijakan dan penyempurnaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan kepesertaan mandiri yang potensial, membangun kesadaran peserta untuk disiplin membayar iuran, dan menjaga pengelolaan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan yang berkelanjutan.
“Pemerintah mentargetkan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) pada tahun 2019. Komitmen Pemerintah tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan iuran kepada masyarakat tidak mampu yang jangkauannya hampir mencapai 40% masyarakat Indonesia terbawah. Saat ini jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah mencapai sedikitnya 92 juta penduduk”, jelas Menko PMK Puan Maharani.
Ia meminta agar HUT BPJS Kesehatan dijadikan momentum untuk memperkuat peyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan dengan prinsip gotong royong.
“Saya berharap, semua pihak dapat bergotongroyong, sehingga harapan kita yaitu memiliki masyarakat sehat dan Negara kita dipenuhi SDM yang sehat secara jasmani. Prinsip kegotongroyongan dalam pelaksanaan jaminan Sosial BPJS Kesehatan membutuhkan kesadaran bersama dari seluruh masyarakat. Hanya dengan gotong royong semua tertolong”, tutup Menko PMK.
Hadir dalam acara ini Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief, dan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf.
