YOGYAKARTA, MENARA62.COM – Pengelolaan lingkungan memiliki hubungan yang kuat dan secara menyeluruh mempengaruhi terwujudnya pembangunan manusia, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diresmikan sebagai pengganti Millennium Development Goals (MDGs) pada akhir September 2015, yang melihat pilar bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Oleh karena itu, atas prakarsa Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UGM, Pusat Studi Wanita (PSW) UGM, Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana, dan Fakultas Geografi UGM menyelenggarakan Konferensi Smart Women in River. Kegiatan tersebut dilakukan guna mengingatkan semua pihak bahwa pengelolaan lingkungan, khususnya sungai, yang partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan menjadi hal utama atau prioritas nasional untuk mendukung terwujudnya SDG’s.
“Dalam SDGs, lingkungan dinyatakan sebagai salah satu di antara 6 elemen esensial, yaitu planet, people, dignity, prosperity, justice, and partnership,” papar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Yembise, Sabtu (10/6/2017).
Menurut Yohana, dalam konsep ini terlihat keterkaitan yang erat antara planet dan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Untuk itu, gender juga sudah diarusutamakan ke dalam 15 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.
Bahkan terkait dengan lingkungan dan tujuan pembangunan nomor 13 tentang perubahan iklim, melalui kerangka konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Indonesia sudah secara aktif menyampaikan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kebijakan perubahan iklim.
Menteri Yohana menuturkan kondisi lingkungan yang buruk akan menyulitkan masyarakat bebas dari kemiskinan dan kelaparan, terutama jika kita menggantungkan diri pada sektor pertanian. Kemiskinan umumnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, namun perempuan menjadi kelompok yang paling dominan untuk menanggung dampaknya karena keterbatasan akses mereka pada air bersih dan sanitasi.
Pada saat bersamaan, hal ini diperburuk oleh kondisi sosial dan budaya yang meminggirkan perempuan, terutama dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan domestik (rumah tangga), masyarakat, terhadap keterlibatan mereka dalam proses penentuan kebijakan air dan sanitasi di tingkat nasional. Tidak adanya layanan air bersih dan sanitasi yang memadai juga, pada tingkat tertentu dapat menyebabkan perempuan dan anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.
Inisiasi Srikandi Sungai ini adalah salah satu contoh nyata inisiatif warga untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam restorasi daerah aliran sungai dan pemberdayaan masyarakat sekitar sungai untuk meningkatkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan, kualitas hidup penduduknya, dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Restorasi sungai, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masyarakat sekitar sungai sangat penting untuk berbagai alasan. Pertama, layanan air dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia di era modern.
Dalam kasus di Indonesia, misalnya, lebih dari 30 persen rumah tangga belum memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang sehat. Srikandi Sungai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mempercepat pengarusutamaan gender di sektor lingkungan.
Komitmen Kemen PPPA untuk terlibat dalam kebijakan dan program lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim, ditandai dengan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kami bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk mengintegrasikan isu gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam prioritas nasional yang terkait dengan konservasi sumberdaya alam,” tutup Yohana.
