YOGYAKARTA, MENARA62.COM — Mobilitas merupakan salah satu kunci pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Namun mobilitas tersebut harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin tinggi. Sehingga tidak memunculkan klaster baru dalam pemulihan ekonomi.
Demikian benang merah diskusi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso yang didampingi beberapa Deputi Komisoner dengan akademisi, khususnya ekonom yang berdomisili di Yogyakarta, Sabtu (5/6/2021). Diskusi tersebut dihadiri Mardiasmo (Mantan Wamenkeu/FEB UGM), Wihana Kirana Jaya (Guru Besar FEB UGM), Eko Suwardi (Dekan FEB UGM/Ketua ISEI Cabang Yogyakarta).
Selanjutnya, Bagus Santosa (FEB UGM), Gunawan Sumodiningrat (Guru Besar Emeritus FEB UGM), Rimawan Pradiptyo (FEB UGM), Jaka Sriyana (Guru Besar FBE UII), Bogat (FEB Unbraw/Waket 2 ISEI Cabang Yogyakarta), Rudy Badrudin (STIE YKPN/Waket 3 ISEI Cabang Yogyakarta), Irwan Tri Nugroho (FEB UNS), dan Y. Sri Susilo (FBE UAJY/Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta). Di samping itu, hadir juga Jimmy Parjiman (Kepala OJK DIY) selaku tuan rumah.
Pertemuan dan diskusi tersebut merupakan yang kedua kali pada tahun 2021 ini. Sebelumnya, pertemuan sejenis telah dilaksanakan bulan Maret 2021. “Kami OJK harus sering turun ke lapangan untuk menjaring asprirasi dari pelaku usaha, akademisi dan masyarakat terkait program pemulihan ekonomi karena Pandemi Covid-19,” jelas Wimboh.
Menurut Wimboh, dengan terjun ke lapangan dapat diperoleh informasi yang lebih akurat sebagai bahan untuk mengevaluasi sejauh manakah efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan. “OJK melakukan gerak cepat untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan memberikan dukungan penuh kepada korporasi, termasuk UMKM,” ungkap Wimboh.
Terkait dengan hal tersebut, OJK mempertemukan peran perbankan kepada kebutuhan industri melalui kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan bantuan modal dari perbankan.
Ada dua gagasan untuk memulihkan perekonomian di DIY. Pertama, membuka akses mobilitas kegiatan ekonomi secara bertahap menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi. Mobilitas tersebut harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin tinggi.
Seiring dengan kebijakan Gubernur DIY, pemulihan ekonomi bisa menggunakan strategi kusir andong yaitu perlu dilakukan tarik-ulur tali kekang untuk mengendalikan laju lari kuda. Kebijakan dan program pemulihan ekonomi juga harus mempertimbangkan sungguh-sungguh kepentingan kesehatan (waras) dan ekonomi (wareg).
Kedua, pelaku usaha di DIY, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan dukungan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Selain itu, mereka juga membutuhkan kucuran modal kerja dengan regulasi yang lebih luwes.
Saat ini, banyak usaha yang berhenti namun juga ada yang mulai beroperasi karena adanya permintaan dari pasar. Namun mereka tetap mengalami kendala pembiayaan. Bagi usaha yang prospektif, misalnya produk ekspor, dukungan pembiayaan harus diberikan dengan kemudahan dan regulasi yang fleksibel.
Sementara Y Sri Susilo mengemukakan pertemuan atau diskusi OJK dengan Ekonom merupakan tradisi yang baik dan perlu dilaksanakan secara rutin. “Ke depan sebaiknya dalam forum diskusi seperti ini juga mengundang pelaku usaha agar diskusi lebih representatif dan komprehensif,” kata Susilo.
