YOGYAKARTA, MENARA62.COM – Lembaga Penelitian dan Pengembangan ’Aisyiyah (LPPA) PP ’Aisyiyah menyelenggarakan Madrasah Politik Perempuan (MPP) bertema “Serial Kepemimpinan Perempuan di Kelembagaan Publik” pada Jumat (5/12) secara daring. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran strategis bagi perempuan untuk memperkuat kapasitas, mentalitas, dan pemahaman dalam kepemimpinan publik.
Ketua LPPA PP ’Aisyiyah, Siti Syamsiyatun, dalam sambutan pembuka menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang di Sumatera yang menewaskan ratusan orang. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan publik merupakan bagian dari kontribusi untuk memperbaiki tata kelola negara.
“Posisi strategis negara, baik legislatif, eksekutif maupun lembaga independen, sangat menentukan arah kebijakan. Jika proses seleksi tidak dijalankan dengan baik, kita bisa mendapatkan pimpinan yang tidak kompeten,” ujarnya.
“Madrasah Politik Perempuan menjadi ruang penguatan mental dan pengetahuan bagi perempuan yang akan berkiprah di ranah publik.”
Ia mengungkapkan bahwa hasil survei seri sebelumnya menunjukkan minat peserta untuk berkecimpung di lembaga publik seperti KPU/KPUD, KPI, Komnas Perempuan, dan KPAI. Oleh karena itu, MPP menghadirkan narasumber ahli untuk memperkuat kesiapan peserta dalam menghadapi proses seleksi lembaga publik.
Program yang berlangsung tiga hari ini dirancang untuk memberi pemahaman mendalam tentang dinamika lembaga publik, sekaligus meningkatkan kesiapan mental dan kompetensi peserta. Mereka yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan berhak memperoleh sertifikat sebagai penguatan rekam jejak kompetensi.
Ketua Umum PP ’Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik untuk mendorong keterwakilan yang lebih setara. Ia menyebut masih terdapat hambatan internal seperti kurangnya kepercayaan diri, serta hambatan eksternal berupa budaya patriarki.
“Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Mestinya keterwakilan perempuan di politik juga sebanding. Namun masih banyak kendala, baik internal maupun eksternal,” ujarnya.
Menurutnya, MPP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi politik perempuan, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dasar seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen konflik.
“Pelatihan ini memperluas pendidikan politik bagi perempuan di kota maupun desa. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara,” tegasnya.
Madrasah Politik Perempuan akan berlanjut pada Sabtu (6/12) dan Sabtu (13/12) secara daring dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang terkait politik dan kelembagaan publik. Hari pertama menghadirkan Alimatul Qibtiyah dan Titi Anggraini. Sesi Sabtu (6/12) menghadirkan Pramono Ubaid Tanthowi, Fahd Pahdevi, Dati Fatimah, dan Elli Nur Hayati.
Program akan ditutup pada Sabtu (13/12) dengan pengantar dari Sekretaris Umum PP ’Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, serta narasumber Diyah Puspitarini, Endang Sulastri, dan Khoirunnisa Nur Agustyati. MPP diharapkan menjadi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang strategis pembangunan bangsa. (*)
