Persyarikatan Muhammadiyah mengutuk kekerasan agama di New Delhi, ibukota India. Muhammadiyah menyuarakan keprihatinannya atas terjadinya bentrokan yang menewaskan Muslim akibat diserang pemeluk Hindu di India.
Bentrokan yang mematikan ini dipicu oleh Undang-undang kewarganegaraan yang baru diberlakukan.
Organisasi itu mengutuk kekerasan sektarian dan serangan terhadap Muslim. “Karena mereka jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia”, kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, seperti dilansir situs theJakartaPost.com.
Kekerasan pecah minggu ini terjadi setelah kelompok-kelompok Hindu keberatan dengan Muslim turun ke jalan melawan Citizenship Amendment Act (CAA). UU ini, yang memudahkan jalan bagi minoritas agama – kecuali Muslim – dari negara tetangga India untuk mendapatkan kewarganegaraan India.
Ini menjadi kerusuhan sektarian terburuk yang telah melanda negara mayoritas Hindu itu dalam beberapa dasawarsa. Hingga Kamis (27/2/2020), kerusuhan telah menewaskan 32 orang di Delhi. Protes serupa pada bulan Desember, telah mengakibatkan kematian setidaknya 30 orang, seperti dilansir AFP.
“Muhammadiyah mendesak pemerintah India untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap orang, terutama kaum Muslim,” kata Mu’ti.
Gejolak mematikan telah menarik perhatian dunia, termasuk orang-orang di Indonesia, dengan banyak mengkritik tindakan komunitas Hindu – pendukung utama hukum kewarganegaraan – terhadap komunitas Muslim India.
Pada Kamis pagi, tagar #ShameOnYouIndia menduduki puncak topik trending di Twitter di Indonesia, dengan sedikitnya 46.000 tweet diposting tentang insiden tersebut, yang sebagian besar mengutuk kekerasan.
Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan apa pun atas kekacauan di India sejauh ini. Lebih lanjut Muhammadiyah mendesak Indonesia, dalam posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, untuk mengangkat masalah ini di panggung internasional, kata Mu’ti, seraya menambahkan bahwa ia berharap negara-negara anggota lain juga mengutuk krisis tersebut.
“Apa yang terjadi di sana dapat mengancam perdamaian di Asia Selatan dan dunia,” ujarnya.
