JAKARTA, MENARA62.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak membahas masa jabatan presiden. Jadi, tidak benar berita yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa MUI mengusulkan jabatan presiden supaya diperpanjang dari 5 tahun menjadi 7 tahun atau 8 tahun.
“MUNAS MUI yang akan diselenggarakan bulan depan, jelas tidak akan membahas masalah yang menyangkut masa jabatan presiden seperti yang sudah tersebar di beberapa media tersebut,” ujar Sekjend MUI Buya Anwar Abbas di Jakarta, Selasa (20/10/2020) petang.
Buya Anwar Abbas menjelaskan, MUI berencana akan menyelenggarakan MUNAS dari tanggal 25 sampai dengan 28 November 2020 di Jakarta secara online dan offline. Agenda MUNAS, selain membahas masalah yang menyangkut program kerja dan pemilihan pimpinan baru MUI periode 2020-2025, juga membahas isu-isu penting yang perlu ditetapkan hukumnya untuk difatwakan. Fatwa ini penting agar umat tahu tentang hukum dari masalah tersebut.
Untuk itu, menurut Buya Anwar Abbas, Komisi fatwa sebagai komisi yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut telah melakukan inventarisasi tentang masalah-masalah yang mungkin perlu dibuatkan fatwanya. Pembuatan daftar inventarisasi masalah ini penting dilakukan, karena akan menjadi dasar dalam menimbang dan menentukan masalah apa yang akan dibahas untuk dibuatkan fatwanya nanti di MUNAS.
“Salah satu masalah yang muncul dan diusulkan ketika berada di tahap inventarisasi ini, yaitu masalah masa bakti presiden tersebut,” ujarnya.
Ketika daftar masalah tersebut dibawa ke dalam tahap berikutnya, menurut Buya Anwar Abbas, komisi fatwa MUI melihat dan menilai masalah tersebut ternyata tidak masuk ke dalam kelompok masalah yang telah dipilih, dan ditentukan oleh komisi fatwa untuk menjadi masalah yang akan dibahas dalam MUNAS.
