JAKARTA, MENARA62.COM – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut bahwa saat melakukan pendataan ulang PNS tahun 2014 ditemukan 97.000 PNS misterius. Dimana ada sepenuhnya selesai.
Terkait penemuan ‘PNS hantu’ Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) pun angkat bicara. Dalam keterangan tertulisnya, Presidium PPI Andy Soebjakto dan Sekretaris Jendral Gede Pasek Suardika menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap penemuan ‘PNS hantu’ yang jumlahnya sangat mengejutkan tersebut.
“Meskipun diklaim sudah terjadi perbaikan data, tetapi sekaligus diakui bahwa masih belum seluruhnya. Berarti masih ada “PNS hantu” yang mencerminkan ketidakseriusan reformasi birokrasi, bahkan untuk yang paling elementer. Yakni data yang tidak valid dipergunakan dalam durasi waktu yang panjang,” katanya, Selasa (25/5/2021).
Karena itu PPI mendesak Pemerintah, dalam hal ini BKN untuk sungguh-sungguh dan segera melakukan pemutakhiran dan sekaligus validasi data PNS, sehingga dalam waktu dekat sudah tidak ada data-data “aspal” terkait jumlah PNS. Presiden dan Menteri PAN-RB perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, sehingga tidak berlarut-larut.
PPI juga mendesak aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) untuk turun tangan, melakukan penelitian dan pendalaman terhadap kasus ini. Jika ditemukan unsur pidana, agar segera ditindaklanjuti dengan proses hukum yang obyektif, adil dan tanpa pandang bulu. Bukan tidak mungkin ada unsur kerugian negara dalam jumlah yang besar.
Kepada Presiden PPI mendesak untuk membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan menemukan pihak yang harus bertanggungjawab. Terhadap pihak yang terbukti lalai atau salah, sanksi yang tegas dan adil patut diberikan. Reward and punishment mechanism perlu ditegakkan.
“Kami juga meminta Pemerintah untuk bersungguh-sungguh membangun budaya datatif, tertib administrasi dan tertib organisasi pada semua bidang dan lembaga dalam birokrasi pemerintahan. Modernisasi dan reformasi birokrasi membutuhkan budaya datatif dan tertib administrasi yang berkualitas,” tutup Andy.
