BANDUNG, MENARA62.COM — Keberlangsungan sebuah partai politik ditentukan oleh sejauhmana atmosfir politik itu berdialektika dengan publik beserta ornament-ornamen stakeholders. Maka didalamnya melekat tentang dinamika, yang kemudian secara organisatoris dinyatakan eksis. Eksistensinya akan menjadi bahan pembicaraan publik bahkan trend setter media. Jangan pula dinafikkan, peran media dalam kancah, momentum dan perhelatan apapun akan selalu berkelindan, mewarnai bahkan berposisi sebagai loudspeaker nya publik. Maka tak bisa ditawar lagi, realitas politik menunjukkan bahwa peran media sangatlah penting dan signifikan, terlebih dalam konteks forum politik seperti ini.
Sebagaimana dalam siaran pers yang diterima Menara62.com, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Barat (DPW PAN Jabar) diakhir September 2016 yang lalu mengalami kegoncangan institusi yang berpengaruh secara psikologi politik kesejumlah pengurus harian (PH). Ini terkait mundurnya saudaraku Edi Darnadi yang disinyalir merasa gagal memimpin organisasi dalam menerjemahkan visi dan misi partai. Yang kemudian mundurnya beliau dengan serta merta diterima oleh sebagian besar pengurus harian yang dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa dalam konteks organisasi, meskipun menyisakan misteri dan spekulasi.
Demikian petikan pernyataan yang dismpaikan Cecep Zafar Sofyan, sekretaris bidang Komunikasi politik & opini publik, dalam acara Diskusi dan Komprensi Pers dengan tema “Politik Cerdas bersama Media,“ Jumat (6/1/2017) di Rumah PAN jl. Kiaracondong/ Ibrahim Adji No 125 Bandung.
Lebih lanjut Cecep mengatakan, bahwa menginjak awal 2017, nyaris tidak ada agenda politik yang bisa dilakukan oleh DPW PAN Jabar, ini disebabkan terjadi kekosongan kekuasaan terlalu lama menjadikan para pengelola partai mengalami disorientasi. “ tapi kami akan selalu eksis untuk mengawal dan menjaga kehormatan institusi partai meskipun DPP PAN menunjukkan sikap cuek dan kumaha karep dalam krisis internal ini” imbuh Cecep.
Senada dengan Cecep. disampaikan pula oleh Wakil Ketua DPW PAN Jabar, Ujang Sahrudin, Siapapun figur PLT yang ditentukan DPP PAN, itu hanya masalah administratif, jika mengacu pada AD/ART maka DPP PAN yang berhak merekomendasikan nama dengan mempertimbangkan keputusan-keputusan rapat harian DPW PAN Jawa Barat, “ketua PLT sebatas menghantarkan, sebab hal yang sangat fundamental dan mendesak saat ini adalah segera melakukan langkal-langkah politik nyata yaitu menyelenggarakan Muswilub” kata Ujang, yang juga dikenal sebagai mantan politisi PBB ini.
Hal yang sama dikatakan pula oleh Abdurahman Pratomo selaku ketua bidang Advokasi Hukum, bahwa Muswilub sebagai momentum seleksi kepemimpinan politik secara konstitutif dan demokratis, dilindungi oleh AD/ART, yang tujuannya untuk memilih Ketua Definitif, “Ini adalah keputusan politik yang pernah dimunculkan oleh sebagian besar pengurus harian beberapa bulan yang lalu sebagai respon atas kegoncangan institusi” kata Abdurahman.
Ditambahkan pula oleh Joko, bahwa Muswilub salah satu jalan mekanisme partai, memang bukan perkara mudah tapi juga bukan sesuatu yang sulit diselenggarakan, “Jalan politik semacam ini dihalalkan dalam konstitusi partai artinya regulasi partai membuat jalan dan membuka ruang untuk menyelenggarakan agenda Muswilub” tambah Joko yang juga mantan ketua DPD PAN KBB ini.
