JAKARTA, MENARA62.COM – Wawasan Nusantara Bahari perlu dibangkitkan lagi guna mempercepat kebangkitan Indonesia melalui gagasan Poros Maritim Dunia. Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Orasi Ilmiah berjudul Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Berbasis Kemaritiman, yang disampaikan pada Simposium Internasional dan Lifetime Achievement – ISPEC Maritime Award 2022 yang hotel Mercure Kemayoran, Jakarta pada Rabu (21/9/2022).
Menurut Sri Sultan, Wawasan Nusantara Bahari telah menjadi isu politik yang sangat penting, terutama dalam ide pembentukan poros lajur laut (axis sea-lanes) bagi pelayaran internasional melalui perairan Indonesia. “Diplomasi maritim ini memiliki nilai yang strategis karena manfaat wilayah maritim terhadap pembangunan ekonomi,” kata Sri Sultan.
Ia menegaskan sejak tahun 1960-an, pemerintah tidak mungkin lagi mengabaikan wilayah maritim ketika cadangan minyak bumi banyak ditemukan di dasar laut. Tahun 1970-an merupakan dekade boom minyak bumi di mana sekitar 60 persen kegiatan eksplorasi dilakukan di perairan Nusantara.
Alasan lain mengapa diplomasi maritim sangat penting, lanjut Sri Sultan adalah kepentingan geopolitik Indonesia dalam wawasan Nusantara. Bahwa ide pembentukan Indonesia sejak awal merupakan integrasi seluruh komunitas dan pulau-pulau dalam wilayah bekas Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke. “Sekarang ide itu harus dipertajam bukan hanya komunitas dan pulau-pulau tetapi juga mencakup integrasi daratan dan maritimnya,” tegas Sri Sultan.
Lebih lanjut Sri Sultan mengingatkan bahwa hakekat geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan perlu benar-benar dipahami, agar NKRI tidak mudah diintervensi dan diinfiltrasi oleh kekuasaan tertentu baik dari dalam maupun luar. Sejarah menunjukkan upaya memupuk kesatuan dan mengembalikan kebesaran bangsa mengalami kesulitan, justeru karena Indonesia kurang memahami hakekat geopolitik dan geostrategis kelautan.
Hal tersebut tidak berlebihan, mengingat saat ini ada kecenderungan terjadinya pergeseran pusat perhatian dan kegiatan dunia dari kawasan Mediterania dan Atlantik beralih ke Indo-Pasifik. Pergeseran tersebut pada hakekatnya menempatkan Kepulauan Indonesia kembali menjadi persilangan strategis sebagaimana zaman kejayaan Bahari Nusantara. “Jadi sangat relevan jika Indonesia menaruh perhatian pada isu-isu terkini yang terkait dengan Samudera Hindia karena posisi Indonesia yang memangku Samudera Hindia,” kata Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, semangat dan ketrampilan bahari perlu terus digali dan dikembangkan kembali di kalangan generasi muda, agar bangsa Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Diilhami oleh semangat bahari, upaya membangun Indonesia Baru yang lebih maju, mandiri dan bermartabat, memerlukan strategi budaya yang menyiapkan generasi muda Indonesia yang sanggup mengambil tanggungjawab masa depan, berkeyakinan diri dan memiliki wawasan kebaharian yang mendalam, serta didukung oleh ketrampilan bahari yang memadai.
Hal tersebut lanjut Sri Sultan, selaras dengan visi kelautan Indonesia sebagai Poros Maririm Dunia yang dipaparkan Presiden Joko Widodo pada KTT Negara-negara Asia Timur pada 13 November 2014. Bahwa untuk mewujudkan konsep Poros Maritim Dunia, diperlukan empat kekuatan yakni ocean leadership dan ocean policy, bangsa yang memiliki kesadaran budaya kelautan, kekuatan infrastruktur dan perhubungan yang menghubungkan antar pulau dengan mudah dan murah serta kekuatan potensi sumber daya lautan yang membentang luas dan daratan yang subur.
“Dengan adanya pilar dan konsep Poros Maritim Dunia tersebut maka prioritas pembangunan maritim memang harus diwujudkan sebagai garda peradaban Indonesia masa depan, yang menjamin kehidupan ekonomi, sosial dan politik serta marwah Indonesia di percaturan politik global,” kata Sri Sultan.
Dan jika hendak menggeser orientasi pembangunan menuju skala dunia, jelas Sri Sultan, maka tidak lain pemerintah harus mulai memperkuat basis pendidikan bidang kelautan. Oleh sebab itu, pendidikan setidaknya harus berorientasi pada tatanan Benua Maritim Indonesia. “Selain itu, perlu bagi kita untuk memperkuat fungsi pengawasan. Dengan berbagai potensi yang melingkupinya, kemairitiman akan menjadi salah satu solusi kunci dalam berbagai permasalahan global di masa depan,” tutup Sri Sultan.
Sebelumnya, Staf Ahli Kemenko Kemaritiman dan Investasi Okto Irianto memaparkan bahwa Indonesia kembali masuk dalam daftar negara white list atau daftar putih berdasarkan laporan tahunan Port State Control Tokyo MOU untuk wilayah Asia-Pasifik 2021. Laporan tersebut merupakan data kegiatan kontrol kepelabuhanan sepanjang 2021 di 21 negara anggota tetap Tokyo MOU.
Masuknya Indonesia dalam daftar white list tersebut kata Okto menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan kapal berbendera Indonesia. “Status white list ini berpengaruh positif pada logistic cost kita. Karena kegian ekspor-impor yang menggunakan kapal berbendera Indonesia akan mampu bersaing dengan kapal-kapal asing,” tegasnya.
Ia berharap dengan masuknya Indonesia dalam daftar putih tersebut dimanfaatkan oleh pelaku ekspor-impor untuk semakin banyak yang menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia yang biayanya tentu lebih murah dan aman.
