Papua Adalah Bagaian Teritori Indonesia
Oleh Septo Indarto
Semenjak era pemerintahan Soeharto, provinsi Papua yang waktu itu bernama Irian Jaya telah diincar oleh negara negara asing yang sangat berkepentingan dengan wilayah itu. Irian Jaya sudah sangat terkenal di seluruh dunia hal ini dikarenakan Irian Jaya mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, khususnya hasil bumi dalam pertambangan. Freeport adalah salah satu perusahaan tambang dari Amerika yang berhasil menginjakan kakinya di tanah Irian Jaya untuk mengoperasikan bisnisnya di tanah Irian Jaya. Tetapi walaupun Freeport di ijinkan untuk melakukan operasi pertambangan di Irian Jaya, ternyata tidak memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Irian Jaya.
Masyarakat Irian Jaya masih jauh dari kata sejahtera dan juga melek pendidikan. Sementara itu di sisi lain pembangunan infrastruktur tidak berjalan sebagaimana yang di rencanakan. Di sisi lain pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto lebih fokus kepada pembangunan di wilayah Timor Timur karena desakan masyarakat internasional. Padahal Timor Timur tidak mempunyai kekayaan alam seperti tanah Irian Jaya. Tapi semi citra pemerintah Indonesia di mata dunia untuk mengurangi tekanan politik internasional maka pemerintah lebih fokus kepada wilayah Timor Timur.
Ketika krisis politik Mei 1998 yang berhasil meruntuhkan rezom Soeharto dari panggung kekuasaaan maka rezim orde baru telah habis riwayatnya walaupun orang-orang pro Soeharto tetap bertahan dan berkuasa di era reformasi. Era reformasi mengubah wajah sistem politik Indonesia dari era militer yang penuh dengan tangan besi kemudian Indonesia memasuki sebuah era baru yaitu pemerintahan sipil dan menegakan sistem demokrasi. Kyai Abdurrahman Wahid yang populer di sapa dengan Gus Dur kemudian berhasil terpilih menjadi presiden Indonesia. Tetapi isu mengenai Irian Barat terus menguat di dunia internasional. Presiden Wahid kemudian mengadakan kunjungan internasional ke banyak negara dengan menyampaikan pesan yang jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat penuh di dunia internasional. Presiden Wahid kemudian berkunjung ke Irian Jaya dan secara simbolik mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua seperti permintaan masyarakat di sana.
Para aktivis internasional terus saja membawa isu Papua ke forum internasional untuk dijadikan sebagai topik internasional untuk menekan pemerintah Indonesia. Para aktivis internasional menciptakan isu hangat mengenai masalah HAM dan keganasan militer Indonesia di era Soeharto yang banyak membunuh masyarakat lokal. Mereka terus berjuang diberbagai kesempatan dan juga terus mendukung gerakan papua merdeka dengan memberikan dana untuk operasi kepada para pejuang anti Indonesia, termasuk juga bantuan dana untuk membeli persenjataan. Tujuan mereka satu yaitu Papua dapat lepas dari Indonesia dan menjadi negara yang merdeka. Jika tujuan mereka tercapai tentu mereka akan meminta hak mereka sebagai sebuah imbalan dari ongkos politik. Yaitu eksplotasi sumber daya alam. Hal ini sama seperti yang terjadi di Timor Timur di mana negara tersebut sangat dirugikan atas perjanjian celah Timor yang kaya akan minyak dan hanya perusahaan asing yang mempunyai perjanjian politik dan bisnis yang bisa mendapatkan kekuasaan untuk mengeksplotasi kekayaan alam.
Tekanan yang besar sampai saat ini juga dilakukan oleh organisasi internasional Human Right Watch yang telah mendokumentasikan pelanggaran HAM di Papua dan terus menyudutkan pemerintah Indonesia di dunia internasional atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Salah satu tokoh yang kritis adalah Maria Leadbetter seorang juru bicara untuk West Papua Action Auckland mengatakan bahwa dia menyoroti masalah HAM di Papua khususnya mengenai masalah pelatihan program pelatihan untuk polisi di Papua untuk peningkatan skill keamanan.
Maria Leadbetter telah dikenal sebagai aktivis yang keras dan terus mengkritisi perkembangan situasi di Papua. Tetapi harus di ingat bahwa wilayah Papua adalah wilayah Indonesia. Tindakan yang di lakukan oleh Maria Leadbetter termasuk sebuah cara yang ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Apalagi dia berbicara sebagai juru bicara untuk West Papua Action Auckland di Selandia Baru. Tindakan tersebut adalah termasuk intervensi asing. Pemerintah Indonesia berhak memprotes aksinya karena dia berbicara aebagai seorang provokator yang ingin menciptakan ketidakstabilan di wilayah Papua dan juga Indonesia.
Masih banyak tekanan internasional yang harus kita hadapi mengenai masalah Papua. Solusinya adalah kita harus menyiapkan para diplomat yang handal untuk menanggapi isu Papua. Isu tersebut mulai dari tuntutan Papua merdeka, masalah HAM yang sama sekali belum terselesaikan, kontrol media yang dilakukan oleh para aktivis internasional yang selalu ingin Papua menjadi topik internasional yang harus diselesaikan oleh dunia internasional. Tekanan internasional akan semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk mendorong masalah Papua menjadi topik internasional dan ini sangat berbahaya.
Para diplomat Indonesia harus bergerak aktif, berbicara kepada media internasional bahwa di bawah pemerintahan baru presiden Jokowi masalah Papua telah terselesaikan dengan baik dan pembangunan infrastruktur di Papua meningkat dengan tajam. Pemerintah Indonesia harus berkampanye mengenai pesatnya pembangunan di Papua. Pemerintah Indonesia bisa mengupload video tentang kemajuan pembangunan di Papua dan perbaikan mengenai masalah HAM di video jaringan sosial Youtube dan terus mempromosikannya sehingga kita bisa menggiring opini publik internasional tentang pesatnya pembangunan infrastruktur di Papua yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Apalagi salah satu program yang berhasil dilakukan adalah harga BBN di Jawa dan di Papua sama. Itu merupakan prestasi yang luar biasa. Masyarakat internasional harus mengetahui mengenai hal itu karrna itu merupakan prestasi besar pemerintah Indonesia untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Intinya adalah Papua adakah wilayah Indonesia dan tidak boleh ada intervensi asing baik itu di lakukan okeh sebuah negara, sebuah lembaga internasional atau oleh individu pribadi yang mengatasnamakan kemerdekaan untuk Papua harus kita lawan semuanya. Indonesia yang berdaulat adalah kekuatan kita. Salam merdeka. *** (Penulis adalah pemerhati masalah Politik, Sosial dan Budaya)
