JAKARTA, MENARA62.COM – Program pelatihan kerja bagi para penerima kartu pra kerja adalah program yang sia-sia. Sebab materi pelatihan berbayar yang harus diunduh peserta ternyata bertebaran di channel Youtube dan itu gratis.
Hal itu dikemukakan anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati dihadapan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Rapar Kerja komisi XI DPR RI, Selasa lalu (28/4/2020).
“Sudah berbayar, peserta juga belum tentu paham. Selain itu selesai ikut pelatihan, tidak ada jaminan peserta mendapatkan pekerjaan,” kata Anis.
Karena itu, ia meminta pemerintah menghentikan proyek pelatihan berbayar bagi para penerima kartu pra kerja tersebut. Selama materi pelatihan kerja masih bisa diperoleh di chanel-chanel media social secara cuma-cuma, maka program pelatihan tersebut hanya akan buang-buang anggaran saja.
Menurut Anis, anggaran pelatihan kerja senilai Rp5,6 triliun dari total anggaran kartu pra kerja yang dianggarkan pemerintah senilai Rp20 triliun bukanlah angka yang sedikit. Anggaran tersebut bisa jadi lebih banyak dinikmati oleh 8 perusahaan penyedia platform pelatihan kerja online.
“Kartu Prakerja akan lebih menguntungkan bagi lembaga penyedia pelatihan ketimbang para pesertanya. Terlebih lagi, berbagai pelatihan yang disediakan oleh lembaga penyedia Kartu Prakerja itu, tak jauh berbeda dengan video yang ada di Youtube,” lanjut politisi PKS tersebut.
Sesuai penjelasan Menkeu, setiap peserta kartu prakerja mendapat paket bantuan senilai Rp3,55 juta. Paket bantuan itu terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, lalu insentif pasca pelatihan sebesar Rp2,4 jt atau Rp 600.000 per bulan untuk empat bulan, serta insentif pengisian survei kebekerjaan dengan nilai total Rp150.000 (3 kali mengisi survey).
Bentuk bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta tersebut digunakan oleh peserta untuk membeli video pelatihan online yang disediakan oleh lembaga penyedia pelatihan yang telah ditunjuk Pemerintah. Kemudian peserta mengikuti pelatihan, dan setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat digital.
Menurut Anis, pelatihan pra kerja ini tidak efektif, apalagi bentuknya online. Jika pelatihan offline saja banyak dilaporkan tidak efektif, apalagi pelatihan online yang belum tentu dipahami dan dikuasai dengan baik oleh masyarakat. Ditambah lagi, setelah pelatihan, tak ada jaminan bagi para peserta kartu prakerja itu akan mendapatkan pekerjaan.
Selain bentuk kegiatan yang tidak efektif ini, Anis juga mempertanyakan penggunaan jasa 8 digital platform yang menyediakan bahan serta pelaksana pelatihan dengan memakan anggaran yang sangat besar yakni Rp5,6 triliun yang merupakan bagian dari anggaran penanganan pandemik virus corona sebesar Rp405,1 triliun.
Anis mendesak agar aggaran pelatihan kartu prakerja sebesar Rp5,6 triliun tersebut dialihkan untuk bantuan sosial bagi jutaan para pekerja yang terkena PHK. Saat ini sudah banyak korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat COVID-19
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan sosial untuk menyambung hidup, bukan pelatihan kerja. Karena mereka yang saat ini menanggur bukan karena tidak memiliki ketrampilan kerja, tetapi karena tempat bekerjanya tutup akibat terdampak Covid-19,” tukas Anis.
Untuk urusan pelatihan kerja bagi tenaga kerja, Anis mengingatkan bahwa pemerintah telah memiliki perangkat di Kementerian Tenaga Kerja yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) yang memiliki pengalaman memadai untuk menjalankan program pembinaan, pelatihan dan produktivitas. Kemenaker juga memiliki data yang akurat tertang pekerja dan data ter-PHK secara nasional. Sehingga sangat efektif jika program ini diserahkan secara penuh kepada kemenaker.
Anis juga menyoroti soal akurasi data sasaran bantuan langsung tunai. Pemerintah harus terus melakukan up date data sehingga bantuan tidak salah sasaran.
“Perbaiki akurasi data kelompok rentan agar dalam implementasi Jaring Pengaman Sosial tidak menimbulkan konflik sosial/kecemburuan sosial di level bawah,” pungkasnya.
