JAKARTA. MENARA62.COM – Rapat Koordinasi Khusus tingkat menteri menyepakati pembangunan hunian sementara (Huntra) bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah(Sulteng), sambil menunggu proses pembangunan rumah permanen yang akan ditempati masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan Huntara karena tidak mungkin tinggal di tenda-tenda karena masalah kenyamanan dan kesehatan. Karena itu pemerintah membuat kebijakan membangunan Huntara,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto di Jakarta, seperti dilansir dari kantor berita Antara, Senin (15/10).
Dia mengatakan, Huntara itu berupa barak, satu barak berisi 12 kepala keluarga(KK) yang dilengkapi fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK), dapur dan fasilitas rumah tangga lainnya.
Menurut dia, pembangunannya dilakukan di 1.200 lokasi di Sulteng yang terlanda bencana gempa bumi dan tsunami.
“Jumlahnya kami hitung dari jumlah pengungsi yaitu sekitar 65 ribu. Namun perkiraan kami setengahnya atau 30 ribu yang kembali ke rumahnya dan setengahnya tinggal di Huntara,” ujarnya.
Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Huntara tersebut, yang akan dibangun dengan bahan dasar kayu.
Dia menjelaskan, karena sifatnya sementara maka hunian tersebut hanya bisa ditinggali enam bulan hingga setahun.
“Huntara direkomendasikan tahan gempa berbahan kayu, sehingga kalau terjadi gempa hanya goyang saja. Bahannya bukan beton atau tembok, kira-kira untuk enam bulan hingga setahun,” katanya.
Selain itu, Wiranto menjelaskan untuk bencana di Sulteng sedang diselesaikan tanggap darurat dan bencana tersebut berbeda dengan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di Sulteng, menurut dia, yang terjadi adalah tsunami dan likuifaksi sehingga menyebabkan rumah tenggelam dan tidak ada bahan yang bisa digunakan kembali.
“Karen itu perlu diberikan kesempatan untuk pendataan dan perencanaan karena lebih rumit pembangunan rumah kembali harus perhatikan rumah tahan gempa dan perhatikan lokasi jangan sampai masuk tempat yang labil. Itu perlu persyaratan dan perencanaan matang dengan melibatkan Bappenas,” katanya.
Hadir dalam Rakorsus Tingkat Menteri tersebut antara lain Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita
