Belu, MENARA62.COM Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menggelontorkan program bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula (WP) kepada 32 pelaku usaha mikro di Atambua sebagai salah satu wilayah perbatasan NKRI dengan Timor Leste.
Asisten Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto di Belu, Jumat (14/9) mengatakan program sinergi tersebut telah dirintis sejak Oktober 2017 yang diawali dengan kegiatan sosialisasi program secara bersama-sama yaitu di Paloh-Arok – Kabupaten Sambas, Nanga Badau – Kabupaten Kapuas Hulu, Entikong – Kabupaten Sanggau, Skouw – Kota Jayapura, dan Atambua – Kabupaten Belu.
“Atas dasar hal tersebut, maka untuk mengkongkritkan sinergi pada 2018 disepakati dibuat piloting di lima daerah Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN, dengan kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan usaha mikro sebagai Wirausaha Pemula (WP),” katanya.
Dalam pelaksanaannya, pelatihan didukung anggaran dari BNPP maupun Bank Indonesia serta Pemerintah Daerah setempat.
“Setelah itu kepada peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan diberikan bantuan pemerintah berupa dana untuk pengembangan WP,” katanya.
Ia menekankan agar penerima WP menggunakan dana untuk mendukung perkembangan usahanya sehingga kemudian diharapkan dapat menggairahkan perekonomian daerah perbatasan.
“Kami juga berharap Kepala Bagian yang menangani perbatasan diharapkan juga dapat menyediakan kios disekitar perbatasan yang saat ini sedang di persiapkan oleh Kementerian terkait,” kata Luhur.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Belu Drs. Hasan Mukim berpesan kepada para peserta agar dana benar-benar digunakan sehingga usahanya bisa berkembang dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, disamping itu Dinas bersama Kepala Bagian yang mengelola Perbatasan akan memantau penggunaan dana.
Hal serupa juga disampaikan Dami Dange, yang mewakili Kepala Bagian Pengelola Perbatasan di Atambua, siap mengawal sinergi Kementerian Koperasi dan BNPP dalam mengembangkan UMKM khususnya WP.
Secara terpisah Ose Luan, Wakil Bupati Kabupaten Belu menyambut baik dan berterima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM atas dukungannya dalam membangun daerah perbatasan.
Ia berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perindustrian dan Perdagangan dapat melaksanakan pelatihan teknis dan Dekranasda dapat mendukung dalam menampung dan memasarkan produk WP.
Olivia Haki (41) yang mengelola usaha tenun ikat yang juga mendapat bimbingan dari ibu-ibu PKK desa merasa senang mendapatkan dana bantuan pemerintah.
Saat ini dengan permodalan yang terbatas Olivia hanya mampu menjual 4-6 selendang kecil dan 2-3 tenun kain besar selama sebulan dan juga terkadang mendapat pesanan 1 lembar kain dengan motif tertentu untuk wanita seharga Rp1,2 juta.
Dengan bantuan pemerintah tersebut, Olivia akan menambah alat tenun dan modal kerja berupa benang tenun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi lebih banyak.
