JAKARTA, MENARA62.COM – Tenaga Ahli Utama Kepresidenan Dr. Dany Amrul Ichdan mengatakan pemerintah harus bersikap realistis dalam menyampaikan kasus virus corona. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kepanikan kedua dalam masyarakat.
“Dalam menjalankan peranan komunikasi publik, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada penanganan pasien, tetapi juga komunikasi yang dibangun harus fokus pada dampak adanya resesi global akibat corona,” sebut Dr. Dany dalam Forum Diskusi Salemba ILUNI UI yang diselenggarakan di Kampus UI Salemba.
Dalam siaran persnya, Dr. Dany juga menjelaskan bahwa pemerintah harus menjaga stabilitas demand and supply di pasar karena terjadi panic buying setelah pengumuman dari Presiden. Setelah pengumuman bahwa Indonesia sudah terjangkit virus corona, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia disebut merosot tajam, bahkan berada di posisi kedua setelah Thailand.
Senada juga dikemukakan Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian. Menurutnya masyarakat tetap tenang dalam menyikapi perkembangan kasus virus corona yang kini telah mencapai 37 kasus pasien terinfeksi.
“Dokter dan tenaga kesehatan Alumni UI harus berada di depan dalam kondisi yang sudah menjadi pandemik ini. ILUNI UI beserta alumninya berperan aktif bersama pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat sesuai dengan tahapan penanganan dalam Inpres 4/2019,” sebut Andre.
Ia pun mendukung keterbukaan informasi tanpa mengindahkan prinsip etika dan kehati-hatian dari Pemerintah.
Lebih jauh, dalam menyikapi permintaan akan transparansi informasi kepada publik, Pemerintah pun dianggap tak bisa gegabah. Dr. Dany menilai, Indonesia tidak bisa sepenuhnya mencontoh bagaimana negara seperti Singapura dan Australia dalam hal keterbukaan data. Faktor demografis dan psikografis yang berbeda dengan Singapura dan Australia disebut sebagai kendalanya.
“Begitu tahu lokasi pasien terjangkit virus corona, bisa mempengaruhi dampak properti karena efek perilaku masyarakat dalam menyikapi informasi tersebut,” tutur Dr. Dany.
Hal tersebut dapat menimbulkan kepanikan baru, bercermin dari kejadian kasus pertama yang terjadi di Depok. Hal ini menyebabkan pemerintah harus memikirkan bagaimana menjalankan proses komunikasi tanpa menimbulkan multiplier effect yang negatif.
