JAKARTA, MENARA62.COM– Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus mengalami defisit anggaran sejak diluncurkan. Berdasarkan data diketahui nilai defisit tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama (2014) terjadi defisit Rp 3,3 triliun, lalu tahun 2015 meningkat menjadi Rp 5,7 triliun dan tahun 2016 defisitnya mencapai Rp 6,7 triliun.
Kondisi tersebut kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani harus dicarikan solusinya. Mengingat JKN-KIS merupakan program prioritas pemerintah.
Dalam Rapat Koordinasi tingkat menteri yang digelar Kamis (30/3/2017) Puan menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan skenario untuk mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan.
“Ada 27 skenario yang baru saja kita bahas dalam rapat antar instansi terkait. Skenario tersebut dalam upaya mengurangi defisit atau setidaknya mengendalikan agar tidak terus membengkak nilai defisitnya,” kata Puan.
Dari 27 skenario tersebut Puan meminta agar instansi terkait seperti BPJS Kesehatan, Kemenkes, Kemensos, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Pemda memilih skenario paling memungkinkan.
“Saya minta skenario lebih dikerucutkan. Mana yang paling tepat, baru kita lapor Presiden,” tambah Puan.
Menko PMK juga meminta agar peran Pemda dalam pembiayaan program JKN lebih ditingkatkan. Hingga saat ini masih ada 41 Pemda yang belum mengintegrasikan sistem Jamkesdanya ke dalam program JKN-KIS.
Beberapa skenario yang disiapkan diantaranya mengintegrasikan program JKN terutama penerima bantuan iur (PBI) dengan program bantuan sosial lainnya, menyesuaikan nilai aktuaria iuran BPJS Kesehatan, besaran tarif providers payment mechanism, kendali biaya, efisiensi operasional, kolektibilitas iuran, meningkatkana peran Pemda melalui dana kapitasi dan lainnya.
Jika skenario tersebut telah dipilih pemerintah segera menyiapkan payung hukumnya. Ada dua opsi yakni menerbitkan Perpres atau merevisi peraturan perundangan yang ada.
