Pilkada di 171 daerah kabupaten/kota dan provinsi yang dilaksanakan di Indonesia hari Rabu (27/6/2018) ini, amat menghebohkan anak negeri. Politisi, partai politik, tim sukses, dan pendukung sang kandidat sedang khusuk berdoa, mereka sedang tunduk dan menebar senyum yang paling manis dihadapan rakyat, sang penguasa suara.
Namun, akankah rakyat yang menjadi pemilik suara itu disejahterakan oleh politisi yang akan diberikan mandat oleh rakyat untuk mengatur kehidupannya dalam lima tahun kedepan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, seperti amanat konstitusi dan tanggung jawab etis mereka pada rakyat dapat diwujudkan? Inilah yang masih menjadi tanda tanya dalam setiap ritual pemilihan umum seperti hari ini.
Politik, idealnya bukan sekedar pemberian mandat. Pemilu juga bukan sekedar meributkan soal politik uang dalam proses pemilihan tersebut, tetapi pemilu modern idealnya melahirkan pemimpin yang memiliki kecerdasan sosial dan kecerdasan etis.
Pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah yang menyedot perhatian dan berbagai kepentingan ini, telah memaksa perhatian anak negeri. Pemerintah menetapkan hari ini sebagai hari libur nasional.
Pemilih akan menunaikan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah, baik pasangan gubernur/wakil gubernur di 17 provinsi, bupati/wakil bupati di 115 kabupaten, maupun wali kota/wakil wali kota di 35 kota, periode 2018 sampai 2023.
Berbagai pihak berharap, pesta demokrasi di daerah bisa berjalan demokratis. Pemilih pun “harus” memberikan hak pilihnya dengan bebas, aman, dan rahasia, tanpa intimidasi. Rakyat yang memiliki hak suara, dapat memilih bebas sesuai dengan hati nuraninya karena hak memilih dan dipilih dijamin konstitusi. Namun sekali lagi, apakah kesejahteraan rakyat yang dijamin konstitusi bisa diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah ini, inilah yang masih jadi harapan dan keinginan di hati rakyat.
Pilkada di 171 Daerah Ini Menyejahterakan Rakyat
Sesuai dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk pilkada serentak 2018 sebanyak 152.067.680 orang. KPU menargetkan tingkat partisipasi rakyat dalam memilih sekitar 77,5 persen dari jumlah pemilih tetap itu. Melihat target ini, banyak pihak yang kagum, meski sebetulnya bukan hal yang aneh jika melihat sejarah partisipasi politik di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa KPU tidak menargetkan bahwa lebih dari 152 juta rakyat itu nantinya akan lebih sejahtera, dengan mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang secara ekonomi dapat dihitung. Padahal, inilah misi suci dari setiap pelaksanaan pemilu.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan soal pilkada harus berjalan demokratis dan pemilih mesti bebas dalam memilih pasangan calon kepala daerah.
Dalam acara konferensi pers usai rapat koordinasi persiapan pilkada serentak 2108 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018), Mendagri juga mengingatkan hal itu. Rapat koordinasi itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto itu, diikuti Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono.
Rapat koordinasi itu juga disiarkan secara langsung melalui “video conference” keseluruh daerah di Indonesia, yang diikuti pejabat daerah, di antaranya kapolda, pangdam, dan jajaran penyelenggara pemilu di daerah. Sebagaimana dalam narasi tunggal dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, dalam kesempatan itu, Tjahjo kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pilkada yang demokratis dan bermartabat.
Lagi-lagi ada yang luput dari rapat koordinasi tersebut, karena mereka memang tidak bisa menjanjikan (semoga saja) bukan karena tidak mau, hasil pilkada ini akan mewujudkan kesejahteraan umum. Rapat koordinasi itu, harusnya lebih peka dan mencoba membuat pagar-pagar untuk memastikan agar kesejahteraan rakyat terwujud. Apalagi, setiap kandidat yang berlomba dalam pilkada ini telah memberikan janji untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan berbagai program yang ditawarkan. Semoga!
