Pemilu selesai. Pekan ini, Komisi Pemilihan Umum Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu 17 April lalu. Pemilu yang amat luar biasa, dengan serentak diikuti seluruh rakyat negeri ini, tentunya yang memiliki hak pilih. Rakyat menentukan presiden dan wakil presiden. Bukan hanya itu, rakyat juga memilih senator, anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Selesai, tentu belum. Luar biasanya lagi, rakyat pada saat yang sama juga harus menentukan pilihan pada calon yang diusulkan oleh partai politik untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten. Luar biasa. Cukup………, belum, masih ada kehebatan lain.
Untuk penyelenggaraan pemilu ini, KPU dibantu oleh ribuan KPPS. Namun yang menyedihkannya, lebih dari enam ratus KPPS meninggal. Dugaan sementara, adalah karena kelelahan. Masih juga ada korban dari aparat kepolisian dan Bawaslu. Ini baru luar biasa….
Kok luar biasa, karena korban dari KPPS itu hanya dianggap statistik. Hampir sama dengan ratusan korban yang meninggal saat mudik lebaran, mereka hanya sekedar angka statistik yang nilai kemanusiaannya dinihilkan.
Namun, tampaknya KPU maju tak gentar. Karena mereka sudah dibayar untuk menyelesaikan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Semua sudah dibuatkan jadwal yang jelas dan tegas, dan harus diikuti. Penyimpangan kecil, akan diabaikan, apalagi jika laporan itu dianggap tidak signifikan pada perubahan suara, menjadi tidak penting. Jadi penghuni buku catatan saja sudah luar biasa, karena mereka bisa dilupakan dan tidak ada lagi orang yang tahu atau membicarakan, bahwa ada protes, ada kecurangan, ada ketidakadilan dalam hasil pemilu.
Tetapi ini adalah permainan politik. Semua orang boleh marah, boleh protes, tetapi keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat. Semua orang diminta menghormati keputusan wasit. Orang yang mengkritik, bisa dianggap makar. Orang yang protes, bisa dianggap sebagai kerikil pengganggu proses demokrasi. Orang yang ingin mengerahkan massa dan mengajak massa yang punya kepentingan sama untuk protes, dianggap sebagai orang yang mengancam kepentingan umum. Bahkan, orang yang berfikir kritis, punya pikiran yang berbeda dengan pemerintah atau wasit, juga dianggap sebagai pesakitan yang harus dikendalikan, kalau perlu dikandangkan.
Massa Muslim
Memang, mereka yang protes sebagian besar merupakan kelompok yang diidentifikasi sebagai massa Muslim. Massa yang menjadi pendukung penting bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subiyanto dan Sandiaga uno.
Banyak pihak yang ingin menenangkan dan mencegah adanya pengerahan massa Muslim untuk protes. Mulai dari bujukan, himbauan hingga ancaman, dan kabar bohong tentang adanya rencana bom bunuh diri yang akan diledakkan ditengah massa Muslim yang protes dalam gerakan yang dinamakan sebagai people power.
Namun yang jelas, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak terjebak pada aksi kekerasan. Ia mengatakan, upaya untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati.
Khusus bagi warga Muhammadiyah, hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah. Sesuai dengan point ketiga Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH), Muhammadiyah mematuhi hukum yang berlaku di NKRI, warga Persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei. Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah.
Namun tampaknya, sebagian warga persyarikatan Muhammadiyah akan tetap hadir dan ikut dalam aksi massa itu. Paling tidak, persiapan dan ungkapan pernyataan akan ikut dalam aksi massa itu, sudah dilakukan dan disampaikan sejumlah warga persyarikatan.
Namun yang pasti, Indonesia bukan India. Di India, partai berdasarkan agama (Hindu) bisa menjadi partai penguasa. Dan dunia tidak “reseh”. Bisakah dibayangkan, andai di Indonesia partai Islam keluar sebagai pemenang pemilu dan partai penguasa di pemerintahan?
