Pengamat Ingatkan Potensi Tukar Guling dalam Kasus RUU HIP

YOGYAKARTA, MENARA62.COM – Pengamat Kebijakan Politik dan Keamanan Dr (Cand). Paryanto, S.Ag, MIP menilai adanya potensi bahan tukar guling dalam kasus RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Karena itu, publik harus terus waspada dan mengkritisinya.

“Jangan sampai RUU HIP ini jadi bahan “tukar guling” dengan kebijakan dan beberapa RUU lain  yang diajukan pemerintah. Atau tukar guling di internal DPR untuk kepentingan partai politik. Misalnya Pemilu dengan sistem setengah tertutup, Parliament Treshold,” katanya, Kamis (18/6/2020).

Ia mengaku jauh hari sebelumnya, telah menyampaikan ke sejumlah pihak terkait kemungkinnan RUU ini akan membuat gaduh tanah air. Perkiraan Paryanto tersebut kini terbukti. Padahal DPR RI sendiri sudah menggodok RUU ini sejak bulan Februari lalu.

“Saat itu, ketika saya share draft RUU nya ke beberapa elit kekuatan sosial memang belum mendapatkan respons yang cukup, saat itu responsnyamasih datar-datar saja,” lanjut Paryanto.

Kini RUU HIP ini sudah menjadi isu publik. Ditengarai RUU ini tidak lepas dari proses negosiasi dan transaksi antara kekutan politik, baik formal (DPR dan Pemerintah) maupun informal yang menjadi “the ruler” di balik berbagai agenda dan kebijakan strategis pemerintah.

Selain berpotensi menjadi pemicu tukar guling RUU, Paryanto juga mengingatkan bahwa RUU HIP telah melahirkan diskursus ideologi di tanah air. Karena itu publik diharapkan waspada, jangan sampai diskursus ideologi atau bahkan bereskalasi menjadi perseteruhan itu membuat kita semua lalai. Karena diskursus dan seteruh ideologi itu bisa menjadi seperti  “ular sihir Fir’aun”.

“Masalah ideologi memang paling mudah mendapatkan polemik, kontroversi dan perdebatan serta kontestasi,” tukasnya.

Ia menjelaskan jika diskursus HIP ini menjadi “sihirnya Fir’aun” maka tidak menutup kemungkinan isu lain yang lebih berbahaya dan penting bakal tenggelam. Seperti persoalan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan serta wabah Covid-19 yang masih terus fluktuatif.

Paryanto mengatakan sudah menjadi karakter kekuasaan untuk menutupi satu isu dengan selalu membuat gaduh politik pemerintahan. Isu terorisme dan radikalisme sudah mulai turun dan kurang laku saat ini, maka “the ruler” yang berada di belakang dan mengendalikan otoritas negara tentu akan berusaha memproduksi “sihir-sihir baru”. Isu ideologi adalah yang sangat strategis saat ini, karena sedang terjadi intensitas perhatian publik ke RUU HIP.

Diakui peran MUI yang merupakan representasi ulama dan umat Islam, berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah maupun NU beserta segenap organisasi otonomnya, yang sepakat untuk menghalangi RUU HIP cukup menarik. Organisasi-organisasi tersebut sepakat agar RUU HIP tidak dilanjutkan karena eksesnya yang sangat besar di kalangan umat Islam khususnya. (arief hartanto)