JAKARTA, MENARA62.COM – Pemerintah memastikan pengawasan penyaluran bantuan sosial tahun 2021 dalam bentuk tunai dilakukan secara ketat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme kontrol yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Presiden Jokowi sudah mengundang para gubernur seluruh Indonesia dan meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota agar aktif melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penyaluran bansos,” ujar Muhadjir dalam siaran persnya, Selasa (5/1/2021).
Namun ia menekankan pentingnya peranan aktif masyarakat untuk lebih berani melapor apabila terjadi penyimpangan. Semisal, mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah.
Muhadjir menyebut besaran dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu perbulan. Dana tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 4 (empat) bulan mulai Januari hingga April 2021.
“Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil,” tuturnya.
Diantar PT Pos
Selain ditransfer melalui himbara, dana BST juga akan diantarkan langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima manfaat. Khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses perbankan yang sulit dijangkau.
“Misalnya kalau daerah itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar door to door langsung. Penerima difoto, dimasukkan data based kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak,” ungkap Menko PMK.
Ia pun menjelaskan pemerintah sudah melakukan pemetaan terhadap penerima manfaat baik secara geospasial maupun kondisi sosial ekonomi. Sehingga demikian, dipastikan bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran.
“Pengalaman tahun lalu akan terus kita benahi dan nanti akan kita bentuk desk untuk memastikan agar uang itu segera sampai kepada mereka-mereka yang berhak,” pungkas Muhadjir.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya inisiatif penyaluran bansos dalam bentuk tunai.
“Ini adalah kerja yang besar, sebuah niat yang tulus sehingga harus dikawal betul-betul dan serius sehingga pengalaman kasus sebelumnya tidak terulang. Bagi masyarakat juga harus punya keberanian menyampaikan karena kalau masyarakat diam saja ketika terjadi pemotongan, tugas mulia ini tidak sepenuhnya terlaksana dan pesan presiden juga tidak terlaksana. Saya kira itu betul-betul memerlukan kerja sama dari semua pihak,” tandasnya.
