TANGERANG, MENARA62.COM – Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas, di ICE BSD, Rabu (24/4/2019) mengatakan, perempuan di desa masih perlu perhatian.
Menurut Yohana, setelah beberapa kali pembicaraan dengan menteri desa, terkait masalah perempuan dan anak di desa, kali ini akhirnya akan diadakan penandatanganan kerja sama antara KPPPA dengan Kementerian Desa.
“Perempuan di desa sangat perlu diperhatikan. Kalau perempuan desa diberdayakan dan sukses, angka kemiskinan akan turun,” ujarnya.
Menurut Yohana, masalah perempuan dan anak sangat penting, karena menentukan masa depan bangsa. Untuk menangani masalah perempuan dan anak, ia mengatakan, tidaklah mudah, dan membutuhkan anggaran yang besar pula dari pemerintah.
“Kalau tidak, sulit akan menjangkau semuanya. Kementerian PPPA sendiri pernah menganggarkan sekitar 1-5 trilyun, namun memperolehnya sebesar Rp 761 miliar di tahun 2016, namun kenyataan yang diterimanya sekitar Rp 493 milyar,” ujarnya.
Yohana juga mengingatkan kepala dinas PP-PA di daerah, agar berani menghadapi pemerintah daerah seperti bupati dan gubernur, untuk bicara mengenai perolehan alokasi anggaran bagi masalah perempuan dan anak ini.
“Hal ini penting menjadi perhatian pemerintah daerah pula karena ada dalam undang-undang,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal tingginya angka perceraian, kekerasan pada perempuan dan anak, penelantaran, dan sebagainya. Karena itu, menurut Yohana, keluarga saat ini menjadi isu yang utama di negara Muslim.
Selain itu, Yohana juga bicara soal suistainable development goals dengan 17 indikatornya. Ia mengatakan, Indonesia juga ikut berkomitmen mencapai tujuan tersebut.
“Indikator paling utama yaitu soal gender equality atau kesetaraan gender. Indonesia dipilih dari 10 negara besar karena memiliki penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki toleransi yang tinggi, serta wanita Indonesia sudah sangat maju, sehingga perlu saling membantu, agar para perempuan antar negara lainnya seperti Afghanistan, Iran, dan lainnya, juga maju,” ujarnya.
Sekali lagi, Yohana mengingatkan kepada kepala dinas, setelah kembali nanti dan bekerja, sudah saatnya perempuan Indonesia bangkit, berani bicara, dan sampaikan pada kaum laki-laki, untuk menghentikan dominasi, kekerasan, dan bisa menghargai dan memuliakan perempuan.
“Masih ada banyak Kartini-Kartini dari Aceh sampai Papua yang perlu kita perhatikan dan hargai,“ kata Yohana.
Rakornas
Kementrian PPPA mengadakan Rakornas yang berlangsung tanggal 23 – 26 April 2019 di ICE, BSD – Tangerang, Banten. Rakornas ini, mengangkat tema Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia.
Rakor ini, dihadiri berbagai kalangan dari elemen pemerintah seperti bupati dan kepala dinas dari kabupaten dan kota, masyarakat, dunia usaha dan profesi, media, kelompok keagamaan, serta rumpun Puspa (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak). Selain itu, juga hadir Andika Hazrumy, wakil gubernur banten, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong, dan perwakilan dari kementerian lain yang terkait.
“Rakornas merupakan wadah untuk saling bertemu. Pertemuan yang dilakukan rutin setiap tahun ini, biasanya dulu diadakan di Jakarta, dan kini kita lakukan di daerah. Kali ini di Provinsi Banten,” ujar Yohana.
