JAKARTA, MENARA62.COM – Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin menyatakan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi digital dan inklusi keuangan. Peran perempuan ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan tentunya kesejahteraan seluruh komponen masyarakat.
“Saya berharap akan ada kolaborasi yang strategis dari negara ASEAN untuk mendorong dan menciptakan keuangan yang lebih inklusif,” tutur Lenny, Selasa (5/10).
Hal tersebut disampaikan Lenny N Rosalin sebagai ACW (ASEAN Commission on Women) Focal Point dalam Focus Group Discussion dengan tema “Advancing Women’s Digital Financial Inclusion to Achieve Gender Equality in ASEAN Member States” yang merupakan salah satu rangkaian acara Road to AMMW 2021. FGD ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian sementara yang dilakukan oleh Universitas Parahyangan, Bandung, terkait isu tersebut.
FGD ini dilaksanakan secara virtual dengan mengundang seluruh negara anggota ASEAN, Focal Point untuk ACW dan ACWC Representatives for Women’s Rights, perwakilan dari Committee of Permanent Representatives to ASEAN, ACCSME, SOMSWD, SOMY, ACSS and WGSDGI, AWEN, ASEAN Foundation, ACWO, perwakilan dari Sekretariat ASEAN (Community Relations Division, Education, Youth & Camp; Sports Division, Human Rights Division, and Poverty Eradication & Camp; Gender Division), Perwakilan dari United Nations Agencies (UN Women, UNESCAP, UNFPA), Perwakilan dari ASEAN Dialogue Partners (Mission of Canada to ASEAN, Mission of Australia to ASEAN, Mission of the European Union to ASEAN), akademisi dan pakar independent, serta lembaga masyarakat.
Sementara itu, Elizabeth Dewi dari Universitas Parahyangan menyampaikan temuan awal dari penelitian tentang peran perempuan dalam inklusi keuangan digital. Penelitian ini melihat lebih dari 80 literatur yang relevan dan memberikan rekomendasi dan kebijakan strategis untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi digital dan inklusi keuangan yang gender responsif di negara ASEAN.
Beberapa temuan penelitian ini adalah (1) tantangan yang dihadapi perempuan sebelum adanya transformasi ekonomi dan ekonomi digital dan beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender di bidang informasi teknologi; (2) alasan mengapa perempuan mempunyai akses yang kurang terhadap lembaga keuangan dan partisipasi terbatas dalam ekonomi digital, terutama dalam konteks Pandemi COVID-19; (3) beberapa praktek baik di beberapa negara ASEAN untuk mengurangi kesenjangan dan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital; dan (4) rekomendasi kebijakan terkait inklusi keuangan dan ekonomi digital yang telah diimplementasikan di beberapa negara ASEAN dan bagaimana kebijakan ini bisa diadaptasi di negara ASEAN lain.
Melalui FGD tersebut, peserta dapat memberikan masukan sehingga penelitian lanjutan yang akan dilaksanakan oleh UNPAR dapat mencakup berbagai hal yang menjadi rekomendasi. Salah satu peserta dari Laos menyampaikan beberapa pertanyaan tentang hambatan budaya terhadap akses internet, implikasi perbedaan usia perempuan terhadap akses teknologi dan keuangan, cara mendorong kerja sama dengan internet providers untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital.
Peserta dari Brunei juga menyampaikan pengalaman mereka terkait peran aktif perempuan dalam ekonomi digital, dimana salah satu yang harus ditekankan adalah kerja sama dan dukungan dengan pihak swasta. Beberapa jawaban dari pertanyaan ini telah terangkum dalam hasil penelitian dan tim penulis akan menjabarkan secara lebih rinci mengenai poin-poin ini dalam penelitian mereka selanjutnya.
Indonesia akan menjadi chair ACW selama tiga tahun ke depan, dan melalui kegiatan (penelitian) ini, diharapkan Indonesia bisa menjadi pelopor dalam mendorong partisipasi dan akses perempuan dalam ekonomi digital yang lebih inklusif. Topik yang dibahas akan menjadi fokus utama perbincangan dan diskusi untuk seluruh ACW Focal Point pada Senin (11/10) dan dilanjutkan dengan diskusi antara Menteri negara ASEAN pada Jumat (15/10) mendatang.
Kegiatan ini ditutup dengan rencana tindak lanjut penelitian yang dipimpin oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Muhammad Ihsan. Kelanjutan penelitian akan dilaksanakan pada akhir 2021 dan berkelanjutan dengan FGD mengenai temuan lanjutan pada 2022.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai instansi penjuru untuk isu perempuan dan anak pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara/ASEAN akan bertindak sebagai Ketua dan Tuan Rumah pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4 yang akan dilaksanakan pada 11-15 Oktober 2021, dengan rangkaian acara Road to AMMW pada 5-14 Oktober 2021. Tema AMMW yang akan diangkat tahun ini adalah “Digital Economy and Financial Inclusion for Improving ASEAN Women’s Competitiveness” mengingat isu ini sangat strategis, terlebih pada masa pandemi Covid-19.
