Memang lucu, namun terjadi. Terjadi tapi lucu, namun dibiarkan berlangsung. Ini sekedar pikiran yang melintas saat Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memerhatikan hal-hal krusial di turnamen pramusim Piala Presiden 2019.
BOPI mengeluarkan peringatan sebelum bertanding. Tapi yang namanya peringatan ya memang sebelum terjadi, kalau sudah terjadi itu namanya penyesalan.
Apa saja hal krusial itu? BOPI mewanti-wanti soal status keimigrasian pemain asing yang terlibat dalam turnamen itu. Namun, yang lebih penting lagi, BOPI juga mengingatkan dengan keras soal potensi kerusuhan. Nah lho!
Andai saja ini terkait hajatan dengan pengajian atau diskusi, yang mendapat peringatan tentang potensi kerusuhan, kira-kira apa yang dilakukan aparat kepolisian. Tentu menyiapkan pasukan Dalmas (pengendali masyarakat eh massa), hingga kalau dibutuhkan menerjunkan pasukan “Robocop” PHH (Penanggulangan huru-hara), yang banyak dikeluarkan saat reformasi berlangsung di Indonesia.
Namun, sebetulnya Satpol PP pun punya Dalmas. Partai juga punya Dalmas. Ormas pun punya Dalmas. Hanya saja yang membedakan adalah penampilan, peralatan yang dibawa dan keahlian dan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian massa.
Potensi
Ah sudahlah. Kembali kesoal BOPI tadi. Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (27/2/2019) malam, Ketua Umum BOPI Richard Sam Bera menyebut setidak-tidaknya ada dua hal perlu perhatian serius untuk Piala Presiden 2019. Dua hal itu yaitu status keimigrasian pemain dan potensi kerusuhan.
“Kami meminta jangan ada lagi pemain asing yang masuk dengan visa wisata, lalu ikut turnamen. Lebih tepat menggunakan visa tinggal terbatas,” ujar Richard.
Sementara, terkait potensi kerusuhan, BOPI meminta PSSI melakukan antisipasi. Menurut BOPI, antisipasi perlu dilakukan karena pelaksanaan Piala Presiden berlangsung di masa kampanye menjelang Pemilihan Umum 2019.
Inilah rupanya, karena dikaitkan dengan masa kampanye. Lalu apa hubungannya Piala Presiden dengan kampanye pemilu. Apa Piala Presiden dimanfaatkan untuk kampanye, dengan mengerahkan massa pendukung partai atau kandidat presiden?
“Kami meminta tidak boleh terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan terkait kampanye Pilpres dan Pileg 2019, termasuk tingginya potensi kerusuhan,” ujar Richard.
Wo, hebat juga ya menjadi ketua BOPI ini. Ia bisa meminta agar tidak boleh terjadi pelanggaran peraturan terkait kampanye Pilpres dan Pileg 2019. KPU atau Bawaslu mungkin kalah hebat. Pasalnya, dua lembaga ini yang didanai dengan anggaran negara ini, sudah mengeluarkan aturan yang dibuat dengan sangat serius, sudah membuat sosialisasi dengan tidak kalah seriusnya, dengan melibatkan berbagai media mainstream, melibatkan seluruh jaringan tenaga luar dan tenaga dalam dengan pengerahan chi tingkat tinggi, namun tetap saja tidak bisa mengendalikan adanya pelanggaran kampanye pemilu.
Ya mungkin ini soal lain ladang, sehingga belalangnya berbeda. Dalam soal sepak bola, BOPI memang bisa jadi jawaranya, yang penuturannya saja bisa menjadi sabda yang ditaati oleh mereka yang terlibat didalamnya.
Piala Presiden
Piala Presiden 2019 sendiri digelar mulai 2 Maret 2019, dibuka dengan pertandingan Grup A yaitu Persib Bandung melawan Tira-Persikabo di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.
Turnamen pramusim yang lazim dimanfaatkan klub-klub untuk menguji coba pemain dan strategi di Liga 1 Indonesia musim 2019 ini diikuti 20 klub, perwakilan Liga 1 dan Liga 2, yang dibagi ke dalam lima grup.
Juara Piala Presiden 2019 akan mendapatkan Rp 3,5 miliar, peringkat kedua meraih Rp 2,35 miliar, peringkat ketiga dan keempat masing-msing meraup Rp 825 juta.
Hebat juga ya hadiahnya, kalau dijadikan infrastruktur jalan, mungkin bisa mengurangi hutang negara. Wo ini kan soal lain, soal harga diri yang bisa jadi harga mati bagi terselenggaranya pertandingan sepakbola yang berkeadaban. Hmmmm semoga ya.
