Tentu menggelitik, ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar deklarasi komitmen bersama, untuk menjalankan dan menjaga supaya pemilu berjalan dengan adil, jujur, bermartabat, dan demokratis menjelang kampanye terbuka.
Masih perlukah deklarasi damai jelang kampanye terbuka?
“Dengan komitmen bersama ini, kita harus jaga agar tercipta pemilu yang damai beretika bermartabat pada pelaksanaan Pemilu 2019,” ujar Ketua Bawaslu Abhan Nur di Gedung Bawaslu Jakarta, Sabtu (23/3/2019), seperti dilansir Antara.
Namun, deklarasi semacam ini terasa basa-basi. Bagi perserta pemilu, tentu ini menjadi satu panggung, dari sekian banyak panggung untuk muncul di depan publik. Lihat saja siapa yang hadir dalam deklarasi ini.
Acara deklarasi ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Joko Widodo-Ma’ruf Amin Erick Thohir, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, serta komisioner KPU.
Abhan menegaskan, diperlukan komitmen untuk menjaga pemilu dari politik uang, politik identitas, serta penyebaran berita bohong. Sebuah penegasan, yang sebetulnya ia sendiri tidak bisa mengontrol. Karena tatarannya berapa pada tingkat etika. Ditataran ini, sudah tidak perlu lagi penegasan komitmen.
Lucunya, Abhan pun mengatakan, “pemahaman masyarakat dalam berpolitik merupakan harapan kita bersama, dan merupakan satu investasi dalam demokrasi yang sangat penting bagi bangsa ini”.
Pemahaman masyarakat dalam berpolitik, itu merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan. Jadi, tidak bisa meletakkan harapan pada pemahaman masyarakat.
Oleh sebab itu, Abhan menekankan, dalam iklan kampanye, serta kampanye terbuka atau rapat umum yang mulai digelar pada Ahad (24/3) ini, para peserta pemilu harus mengedepankan adu gagasan visi serta misi daripada kampanye hitam berbentuk berita bohong dan fitnah.
“Pemilu ini harus menampilkan politik yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat,” kata Abhan.
Semuanya terasa normatif, dan hampir tidak ada yang baru kecuali pengulangan. Tetapi, lumayanlah sebagai penegasan atau untuk mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam politik.
