JAKARTA, MENARA62.COM — Meskipun pemerintah pada akhir Agustus tahun 2024 sudah mengungkapkan rencana untuk menutup atau menonaktifkan 13 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik perusahaan listrik milik negara PLN, namun keinginan untuk mendapatkan perizinan Batu Bara masih banyak. Jumlah permohonan perizinan Batu Bara tahun ini, per 26 Desember 2024 mencapai 927 permohonan.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seperti dilansir situs Antaranews.com Jpada Jumat (27/12/2024) mengungkapkan, telah menyelesaikan 1.757 permohonan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Minerba.
Permohonan perizinan tersebut terdiri atas 830 permohonan perizinan RKAB untuk komoditas mineral periode 2024-2026, dan 927 permohonan perizinan untuk komoditas batu bara.
“Dari jumlah (komoditas mineral) tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangannya, di Jakarta.
Lebih lanjut Tri Winarno mengatakan, komoditas mineral yang mendapat persetujuan meliputi nikel (207 izin), timah (107), bauksit (37), galena (130), emas dan mineral pengikut (90), besi (74), tembaga (9), dan komoditas lainnya (56).
Untuk komoditas batu bara, Ditjen Minerba secara lebih rinci mengatakan, mereka telah menyelesaikan 927 perizinan, dengan rincian 736 izin disetujui, 66 ditolak, 120 dikembalikan, dan 5 permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.
 milik perusahaan listrik milik negara PLN, namun keinginan untuk mendapatkan perizinan Batu Bara masih banyak. Jumlah permohonan perizinan Batu Bara tahun ini, per 26 Desember 2024 mencapai 927 permohonan.){kind=link}