JAKARTA, MENARA62 – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyampaikan keprihatinannya dengan munculnya kegaduhan akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Syarif, TWK tidak bisa dijadikan penentu kelulusan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain TWK menurut dia, tentunya ada komponen lain yang tidak kalah pentingnya seperti, kecakapan, prestasi, integritas dan loyalitas.
“Mestinya ada scoring system yang jelas dari semua komponen, bukan hanya hasil TWK semata. Agar tidak terjadi kasus pegawai yang minim prestasi diangkat menjadi ASN. Sementara pegawai lain yang prestasinya besar, memiliki integritas dan loyalitas serta pendidikan baik, malah tidak diangkat menjadi ASN karena tidak lulus TWK,” kata Syarief Hasan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN”, kerja sama Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Humas dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI di Media Center MPR DPR RI, Jakarta, Senin (7/6/2021).
Hadir sebagai narasumber diskusi mingguan tersebut Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Anggota MPR dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin, serta Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.
Syarief Hasan pun mempertanyakan TWK yang dilaksanakan terhadap pegawai KPK apakah didahului dengan sosialisasi wawasan kebangsaan atau tidak. Seperti dalam sekolah formal, semestinya setelah dilakukan pendidikan, beberapa waktu kemudian dilakukan ujian. Artinya, apa yang sudah diberikan, itulah yang diujikan.
“Kalau belum ada sosialisasi, ya tidak fair dong. Ada ujian tapi belum ada sosialisasinya,” ujarnya.
Sedangkan Anggota MPR RI dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin merasa aneh saat orang meributkan masalah tes wawasan kebangsaan. Menurutnya, tes wawasan kebangsaan itu sesuatu yang fundamental, penting, dan hakiki bagi bangsa Indonesia. Yanuar pun makin bingung karena masalah tes wawasan kebangsaan diributkan sekarang, ketika berkaitan dengan pegawai KPK.
“ASN beserta TNI dan Polri adalah pilar yang wajib memahami dan menghayati wawasan kebangsaan. Apa jadinya negara Indonesia bila mereka tidak menghayati wawasan kebangsaan. Demikian juga masyarakat pada umumnya,” ujar Yanuar.
Sementara itu, Sunanto Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mengatakan polemik soal TWK menunjukkan adanya persoalan ideologi di Indonesia yang masih belum beres sejak dahulu.
Dia mengatakan seharusnya Indonesia sudah bergerak lebih maju, lebih sejahtera dan tidak lagi mempersoalkan ideologi kebangsaan.
Menurutnya, munculnya problem kebangsaan tidak terlepas dari persoalan keadilan yang tidak merata di dalam kehidupan berbangsa.
Terkait materi tes pada TWK yang diujikan, Sunanto mengatakan kalau benar ada pertanyaan seputar isu Taliban, atau aliran agama tertentu misalnya, maka hal itu konyol karena tidak punya hubungan dengan tujuan tes tersebut.
