JAKARTA, MENARA62.COM – Pemerintah akhirnya mengalihkan anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibu kota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut mendapatkan apresiasi politi PKS Anis Byarwati.
Dalam siaran persnya Anis mengatakan sejak awal PKS telah menyuarakan gagasan penundaan penyiapan proyek ibu kota baru, mengingat pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk penanganan wabah Covid-19.
“Namun pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tetapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak,” tutur Anis, Selasa (28/4/2020).
Anggota Komisi XI DPR RI tersebut menekankan pentingnya pemerintah membuat perencanaan dan system yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan,” lanjut Anis.
Menurut Anis, Rp89,472 triliun anggaran persiapan pemindahan ibu kota baru dalam APBN 2020 akan sangat berarti jika dialihkan penggunaannya untuk penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19, yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat banyak.
PKS telah memperjuangkan pengalihan anggaran infrastruktur ibu kota baru ke pandemi Covid-19 sejak 3 April lalu. Dan pada 23 April, Menkeu mengumumkan pengalihan anggaran infrastruktur ibu kota baru untuk penanganan pandemi Covid-19.
Bahkan menurut Menkeu, selain anggaran dasar infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp120 triliun, sebagian sudah dialihkan.
