Pekan lalu, saya menulis tentang kelesuan ekonomi rakyat tidak terbaca? BPS mengeluarkan pertumbuhan 5,2 % dan DPR meningkatkan pendapat an melalui berbagai tunjangan. Pajak dari rakyat, terutama PBB di berbagai daerah naik berlipat-lipat dan sudah memicu kemarahan, sebelumnya di Pati dan diikuti berbagai daerah lainnya.
Hari-hari ini, protes diarahkan pada DPR sangat besar. Tewasnya alm.Affan akibat ditabrak aparat kepolisian, menambah luka rakyat. Rakyat menderita akibat sering nasibnya diabaikan dalam berhubungan dengan elit ekonomi, politik, dan aparat.
Kepolisian jadi salah satu lembaga yang sering berhadapan dengan rakyat di pihak elit ekonomi dan politik.
Untuk menghadapi kemarahan rakyat ini, sebaiknya presiden mengumumkan keberpihakan dan empati kepada rakyat. Salah satunya dengan mengumumkan pemotongan gaji.
Menjadi pejabat publik, merupakan masa pengabdian bukan masa mencari kekayaan.
Praktek Baik Pemotongan Gaji
Ada praktek baik para pelayan publik di negara ini. Seperti, Muhammadiyah yang disebut di berbagai media sebagai salah satu lembaga paling kaya. Seluruh pejabat Muhammadiyah tidak digaji.
Saat menjadi dosen atau dokter, pemimpin RS atau Perguruan Tinggi di Muhammadiyah mereka digaji, akan tetapi saat terpilih memimpin organisasi, mereka tidak digaji lagi. Dengan demikian, menjadi pejabat hendaknya di setting untuk benar-benar mengabdi kepada umat, masyarakat, bangsa, dan negara.
Berikut data praktek baik pemotongan gaji sebagai bentuk empati kepada kesulitan ekonomi rakyat.
1. Selandia Baru – 2020 – PM & menteri potong gaji 20% (solidaritas pandemi).
2. Singapura – 2020 – Presiden, menteri, anggota parlemen potong 1–3 bulan gaji (pandemi).
3. India – 2020 – Anggota parlemen & menteri potong 30% (pandemi).
4. Jepang – 2011 – Anggota parlemen potong gaji 6 bulan (bencana tsunami & gempa).
5. Irlandia – 2009 – PM & menteri potong gaji 15–20% (krisis finansial global).
6. Portugal – 2010 – Pejabat senior potong 5% (defisit fiskal/Eurozone crisis).
7. Spanyol – 2010–2012 – Pegawai & pejabat publik potong 5% + hapus bonus (krisis Eurozone).
8. Meksiko – 2018 – Presiden & pejabat tinggi potong besar (60% untuk presiden) sebagai simbol austerity dan anti-korupsi.
9. Kenya – 2013 – Presiden & anggota parlemen dipotong gaji (respon kemarahan publik atas beban negara).
Belajar dari Muhammadiyah yang bukan saja dipotong, begitu mengemban tugas mengemudi organisasi, tidak lagi diberi tunjangan jabatan sebagaimana saat memimpin amal usaha (kampus, atau RS).
Apa yang dipelajari, yaitu bagaimana menanamkan heroisme melayani dan memajukan bangsa. Hanya orang-orang yang sudah selesai, sebaiknya berada pada posisi itu. Jika masih muda, memang mereka yang terpanggil untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Heroisme ini harus terwujud dalam sistem yang nyata dan terbaca oleh rakyat.
Jadi belalajarlah dari Muhammadiyah, bagaimana memandang jabatan publik.
Jika belajar dari Muhammadiyah terlalu heroik, maka belajarlah dari berbagai negara sebagaimana data di atas. Semoga kemarahan rakyat mereda.
Penulis: Prof Dr Bambang Setiaji, Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah
